Disebut Biang Kerok Bencana Sumatra, Zulhas: Sebegitu Berkuasakah Saya?

03 Des 2025, 12:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berkelakar soal Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di atas panggung Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025). (dok. YouTube INDEF)

Intinya sih...

Eksplorasi hutan di Sumatra sudah terjadi sejak Orde Baru
Zulkifli menyesal tidak melakukan penegakan hukum dengan baik saat menjabat Menhut
Zulkifli menyebut distribusi bantuan di Sumatra tak mudah karena jalan darat terputus

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengaku heran ketika namanya disebut-sebut warganet sebagai salah satu biang kerok banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Pulau Sumatra akhir November lalu. Publik menuding Zulkifli turut berkontribusi terhadap bencana, lantaran banyak pembukaan lahan hutan di Sumatra ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009 hingga 2014.

"Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya? Jadi kalau nanti banjir di Sumatra dan rusak, (disebabkan) Zulkifli Hasan. Nanti kalau di Kalimantan rusak (disebut karena) Zulkifli Hasan. Berarti, luar biasa itu penilaiannya terhadap kekuasaan saya kan?" ujar Zulkifli ketika berbicara di program siniar Denny Sumargo, dikutip Rabu (3/12/2025).

"Tentu saya tersanjung," imbuh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Zulkifli mengatakan praktik pembukaan lahan hutan sudah terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Dia mengisahkan ketika masih menjabat sebagai Menhut, ia tak bisa masuk Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Ia mengaku dihadang 50 ribu orang yang ingin menggunakan lahan di taman nasional tersebut.

Ketika menjabat, Zulkifli mengaku mengalami proses sistem otonomi daerah yang semula izin pembukaan lahan kebun atau tambang terpusat, kemudian dapat diberikan lewat pemerintahan kabupaten. "Tambang itu kewenangan bupati, kebun kewenangan bupati. Terakhir, sudah menggunakan sistem konkuren," tutur dia.

Yang dimaksud pemerintahan konkuren, bupati yang meneliti penggunaan lahan. Menhut baru memberikan persetujuan bila bupati sudah memberikan persetujuan.

1. Eksplorasi hutan di Sumatra sudah terjadi sejak Orde Baru

Perbandingan citra satelit di Kawasan Konsesi Agrincourt Resources, 12 Desember 2010 dengan 1 Desember 2025. (Google Earth)

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, pemanfaatan hutan di Sumatra secara besar-besaran sudah dilakukan sejak Orde Baru. Bahkan, dia menyebut, hutan Sumatra dan Aceh sudah habis.

"Jadi, memang Sumatra itu habis duluan. Di era kepemimpinan Orde Baru yang menjadi sumber pendapatan negara itu dari hutan. Pertama kali kan kita mengandalkan minyak, begitu minyak habis lalu memanfaatkan hutan dan kayu. Hutan dan kayu ditebangi habis-habisan untuk pembukaan kebun sawit yang dibiayai oleh BI (Bank Indonesia)," katanya.

Ketika itu, kesepakatannya adalah perkebunan inti 20 persen dan plasma 80 persen. Ia menyebut sawit di Aceh bahkan sudah sampai empat kali penanaman ulang.

"Kemudian, lama kelamaan komposisi perkebunan berubah menjadi 100 persen milik pengusaha," tutur Zulkifli.

Zulkifli kembali mengklaim ketika duduk sebagai Menhut, ia tak memberikan izin pembukaan lahan hutan di Sumatra. Meskipun, ia mengakui ada satu izin pembukaan lahan di Riau yang diberikan di kepemimpinannya.

"Tapi waktu itu saya cabut dulu (izinnya). Karena ada lahan seluas 60 ribu hektare, saya bagi dua. Separuh saya bagikan ke pengusaha besar, sisanya ke rakyat," katanya.

2. Zulkifli menyesal tidak melakukan penegakan hukum dengan baik

Menko bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. (IDN Times/Pitoko)

Di tayangan itu, Zulkifli juga mengaku menyesal karena selama duduk sebagai Menhut, tak bisa melakukan penegakan hukum dengan baik. Termasuk ketika mengawasi adanya praktik illegal logging.

"Kalau saya boleh menyesal, saya tidak bisa menegakkan hukum pada waktu itu," katanya.

Zulkifli kemudian mengisahkan ketika di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli diberikan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana harian penegakan hukum di Bangka Belitung. Ketua satgas ketika itu mantan Wakil Presiden, Boediono.

Ia mengatakan ketika itu hanya mampu bertahan tujuh hari. Bila memaksa, maka bisa dikepung masyarakat. Zulkifli lalu memuji Presiden Prabowo Subianto karena dianggap bersikap lebih tegas dengan mengerahkan TNI untuk menjaga Babel. Prabowo meminta agar tidak boleh ada penambangan liar di Babel.

"Jadi, kami harus menunggu 16 tahun untuk ada di posisi seperti itu (di Babel). Saya hanya bertahan satu minggu," imbuhnya.

3. Zulkifli akui distribusi bantuan tak mudah karena jalan darat terputus

Bangunan milik warga di Pidie, Aceh yang rusak akibat dihantam banjir dan longsor. (Dokumentasi Puspen TNI)

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, pihaknya terus mendistribusikan bantuan kepada warga di Pulau Sumatra. Prosesnya pun, kata dia, tidak mudah, karena ada jalur darat yang masih terputus.

"Saya akan ke Sumatra Utara dan Aceh untuk memastikan bantuan pangan ini sampai. Karena kalau sudah menyangkut makan, apapun akan dilakukan," katanya.

Zulkifili pun bersyukur karena Prabowo memerintahkan agar semua pesawat milik TNI dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan. Ia menyadari ada persepsi yang menyebut bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima warga di Pulau Sumatra, karena masih ada titik yang terisolir.

"Jalanan di Aceh dan Sumatra Utara kan banyak yang putus. Tentu bantuan akan lebih cepat lewat udara. Kalau lewat jalur laut pun lama. Ada distribusi lewat udara, tapi tidak bisa banyak. Kalau di Jawa, secara geografis lebih mudah. Sedangkan, di Sumatra banyak gunung dan perbukitan. Misal dari Aceh ke Sumatra, itu kan ada bukit barisan. Itu pun tidak mudah untuk ditembus," tutur Zulkifli.