Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jhonny G Plate, disebut peretas Bjorka akan direshuffle Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, Jhonny membantah isu tersebut.
"Gak ada isu-isu itu. Kata siapa? Ngarang saja kamu ini," ujar Jhonny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Belakangan, peretas Bjorka menjadi buah bibir. Sebab, dia meretas dan membocorkan sejumlah data pejabat dan pemerintahan.
Salah satu dokumen yang diretas Bjorka menyebutkan, kalau Jhonnya G Plate akan direshuffle.
Dalam kesempatan itu, Jhonny juga bicara mengenai tim khusus (Timsus) atau satgas bentukan Presiden Jokowi. Menurut Jhonny, satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, itu tengah bekerja mendalami kasus peretasan.
"Kalau pengamanan data, untuk jangka pendeknya saya kira saat ini kan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sedang bekerja. Secara teknis BSSN sedang bekerja, berkoordinasi dengan dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk berkoordinasi dengan Kemenkominfo," ucap dia.
"Tapi untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya kan harus dilakukan dengan baik, yang pertama pasti dari bagaimana konsolidasi di sektor penyelenggara negara, yaitu dengan membentuk satuan tugas yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Bapak Menkopolhukam, Prof Mahfud. Ini sedang berproses," sambungnya.
Sebelumnya, Mahfud MD, mengakui terjadi kebocoran data-data negara. Ia mengaku mendapatkan laporan tersebut dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Deputi VII di Kemenko Polhukam.
Mahfud menjadi pejabat pertama di Tanah Air yang mengakui sudah terjadi kebocoran data-data negara. Meski demikian, pihaknya masih menelusuri sejauh mana kebocoran data itu terjadi.
"Saya pastikan bahwa itu (kebocoran data) memang terjadi. Saya sudah mendapatkan laporannya dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan analisis Deputi VII, sudah terjadi kebocoran di sini, di sini," ungkap Mahfud, blak-blakan, ketika memberikan keterangan pers bersama Komisioner Komnas HAM di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.
Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut tidak semua data-data negara yang bocor sifatnya rahasia. "Itu (data) kan bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Oleh sebab itu, pemerintah masih akan mendalami hal ini," ujar Mahfud.
Ia mengklaim belum ada data yang membahayakan dari data yang sudah bocor tersebut. Menurut Mahfud, informasi yang dibocorkan pun bukan hal baru.