Disebut Ikut Hadiri Baiat ISIS, Munarman: Suka-suka Mereka Mem-framing

05 Feb 2021, 13:49 WIB

Mantan Sekjen FPI Munarman (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Jakarta, IDN Times - Mantan Sekretariat Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengaku tak kenal terduga teroris berinisial AA (30) yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri di Makassar, Sulawesi Selatan.

Nama AA disorot karena ia membuat pengakuan dalam bentuk video bahwa pada 2015 lalu pernah mengangkat janji setia kepada pimpinan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakr Al-Baghdadi.

Sementara, AA diketahui juga adalah anggota FPI. Selain itu, dalam video berdurasi sekitar 1 menit tersebut, AA mengaku upacara baiat ikut dihadiri oleh Munarman.

"Enggak kenal saya. Tapi, suka-suka mereka sajalah mem-framing (persepsi)," ujar Munarman melalui pesan pendek kepada IDN Times, Jumat (5/2/2021).

Ia tak ingin menjelaskan lebih lanjut peristiwa yang terjadi pada 2015 lalu di Makassar itu. Munarman hanya mengirimkan sticker petikan doa dari Al-Qur'an untuk menjelaskan persoalan yang kini menimpanya.

Ia juga mengirimkan keterangan tertulis dari mantan Sekretaris FPI Sulawesi Selatan, Agus Salim Syah, mengenai 19 orang yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror. Apa komentar kuasa hukum FPI soal penangkapan yang terjadi di Makassar?

1. Kuasa hukum FPI tak tahu soal 19 eks anggota yang berafiliasi dengan JAD

Aziz Yanuar (IDN Times/Aryodamar)

Sementara, eks Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar, juga mengklaim tidak mengetahui ada anggotanya yang terafiliasi dengan kelompok JAD dan pernah mengangkat janji setia kepada ISIS.

"Kami tidak tahu (anggota yang terafiliasi) dan tak kenal (AA)," kata Aziz kepada IDN Times hari ini melalui pesan pendek.

Di sisi lain, mantan Sekretaris FPI Sulsel Agus Salim Syah membantah AA pernah menjadi anggota FPI di Kota Makassar atau kabupaten lainnya. Namun, Agus tak membantah bila AA pernah mengikuti kegiatan FPI.

"Bahwa yang bersangkutan pernah ikut kegiatan FPI Makassar maka tidak otomatis saudara AA menjadi anggota Front Pembela Islam," kata Agus dalam keterangan tertulis pada hari ini.

2. Polri pindahkan 26 tersangka kasus terorisme dari Sulsel ke Jakarta

Ilustrasi tersangka (IDN Times/Sukma Sakti)

Sementara, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memindahkan total 26 tersangka tindak pidana kasus terorisme dari wilayah Gorontalo dan Makassar ke Jakarta pada Kamis, 4 Februari 2021. Mereka dibawa ke rumah tahanan khusus teroris di Cikeas, Bogor.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, dari 26 orang itu, sebanyak 19 berasal dari Makassar dan 7 individu lainnya dari Gorontalo. Sebanyak 19 tersangka diketahui merupakan anggota FPI dan terafiliasi dengan jaringan JAD. Mereka, kata Rusdi, terlibat dalam sejumlah aksi teror yang terjadi di Tanah Air atau di luar negeri.

Kelompok tersebut, kata dia, sempat merencanakan dan terlibat dalam sejumlah aksi seperti pengeboman gereja Oikemene di Samarinda pada 2016. Mereka juga merupakan pelaku pengeboman di Gereja Katedral di Sulu, Filipina selatan pada 2019 lalu.

Beberapa tersangka yang ditangkap, kata Rusdi, memiliki hubungan keluarga dengan pelaku pengeboman. Salah satunya adalah Ruli Lian Zeke dan Ulfa Handayani, pelaku pengeboman Gereja Katedral di Sulu Filipina Selatan. Keduanya diketahui memiliki 5 orang anak.

"Satu anak sekarang ditahan pihak keamanan Filipina karena terlibat aksi terorisme atas nama Cici. Kemudian, dua anak bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, satu masih ada di Suriah, satu tertangkap dari 19 orang di Makassar," tuturnya.

Mereka mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari beladiri hingga melempar pisau. Selain itu, merealisasikan teror dengan menyasar rumah dinas anggota Polri dan pejabat di Gorontalo.

3. Tersangka yang tak segan-segan lakukan bom bunuh diri

Ilustrasi Bom (Teroris) (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Rusdi, kelompok yang ditangkap tak segan-segan untuk berbuat teror. "Kelompok ini juga memiliki mental untuk menjadi pelaku bom bunuh diri," katanya.

Ia menambahkan, kelompok tersebut sudah memiliki rencana untuk menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.