Disebut Jadi Ketua Program Influencer, Ini Kata Yosi 'Project Pop'

Melalui akun media sosialnya, Yosi menegaskan, organisasi yang ia pimpin tidak ada sangkut pautnya dengan buzzer yang mendukung program pemerintah. Yosi juga mengklarifikasi tidak membentuk organisasi Siber Kreasi. 

"Saya pun baru ditunjuk akhir tahun lalu untuk menjalankan program-program literacy digital. As simple of that. School of influencer itu apa, you can always check on Instagram, semua informasi itu ada di sana," tutur Yosi. 

Meski begitu, ia mengakui melalui organisasi Siber Kreasi, mereka menerima kucuran anggaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tetapi, tidak mencapai Rp90 miliar. 

"Kegiatannya ada sekitar 17 di lima kota dengan dana Rp1,7 miliar. Itu dana yang kecil, kalau kita hitung dengan biaya komunikasi dan transportasi, itu mah kecil," ujarnya lagi. 

Yosi juga mengaku tidak mempermasalahkan bila ada publik yang mengkritisi kinerja pemerintah. Malah, kata dia, kritik adalah bagian dari kewajiban publik agar kinerja pemerintah tetap terjaga baik. 

"Mengkritisi pemerintah sih saya setuju, enggak masalah. Cuma memang kalau dalam posisi oposisi mengkritisi, mungkin agendanya sudah berbeda," ungkap dia seperti dikutip dari ANTARA, Minggu, 30 Agustus 2020. 

Ia pun menjelaskan, publik salah sasaran bila mengira Siber Kreasi di balik para buzzer tersebut. Sebab, semua hal menyangkut organisasi itu bisa diakses oleh publik. 

"Mulai dari anggaran yang masuk berapa dan larinya ke mana," kata dia lagi. 

Penggunaan buzzer untuk mendukung kebijakan pemerintah kembali mencuri perhatian publik, ketika ramai para influencer dan publik figur mengampanyekan tagar #IndonesiaButuhKerja. Rupanya tagar tersebut merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung rencana RUU Cipta Kerja. 

Salah satu publik figur yang mengaku ditawari pekerjaan untuk mendukung kampanye itu adalah musisi jazz Ardhito Pramono. Kepada Koran Tempo, Ardhito mengaku didekati oleh temannya untuk mengunggah konten dengan menggunakan tagar tersebut. Bayaran yang ia terima sekali unggah konten tersebut di Instagram mencapai Rp10 juta.

Belakangan Ardhito meminta maaf kepada publik, karena tidak jeli dalam melihat tawaran yang diterimanya. Menurut dia, teman yang memberinya proposal itu tidak menyebut sama sekali mengenai RUU Omnibus Law, sehingga ia terima. 

Penggunaan influencer yang begitu massif dalam pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dipertanyakan oleh publik. Sorotan semakin tajam, ketika organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, pemerintah menganggarkan sekitar Rp90 miliar untuk mendanai mereka. Salah satu kritik serupa disampaikan oleh Rocky Gerung. 

"Apa tidak cukup kecerdasan orang-orang di KSP sehingga harus menggunakan influencer? Apa tidak cukup Presiden setiap kali harus datang dengan pidato dan telepromter serta narasi yang bagus, lalu masih harus pakai influencer?" tanya Rocky di program yang sama. 

Menurutnya, penggunaan influencer selayaknya suplemen, bila nutrisi utama tidak cukup. "Tetapi, sekarang, terlihat justru influencer yang di depan. Berarti, subjek utama tidak punya kapasitas untuk menggiring opini, sehingga harus menggunakan opinion leaders tersebut," katanya lagi. 

Sedangkan dalam sudut pandang staf ahli bidang hukum Menkominfo, Henri Subiakto, tak perlu orang berpengaruh untuk menjadi influencer. Sebab, orang biasa pun bisa dilatih untuk jadi influencer asalkan melek digital. 

"Memang ada program untuk mendidik masyarakat menjadi influencer, sehingga mereka bisa mengkomunikasikan yang baik. Akhirnya menjadi kekuatan civil society," tutur Henri.