Disebut Kena Tegur Jokowi, Menteri Bahlil: Itu Informasi dari Mana?

12 Jan 2022, 13:03 WIB

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, membantah adanya teguran dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada dirinya, usai menyampaikan aspirasi pengusaha yang ingin agar pemilu 2024 ditunda hingga 2027.

Diketahui, berdasarkan diskusi Bahlil dengan sejumlah pengusaha, bila ada ruang peralihan kepemimpinan, mereka menginginkan agar pemilu dimundurkan karena bagaimana pun pemilu akan berdampak pada sektor ekonomi yang kini masih terpuruk akibat pandemik.

Singkatnya, Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan Jokowi tetap menjabat sebagai presiden hingga 2027. Pernyataan itu kali pertama disampaikan Bahlil dalam diskusi pemaparan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI). Berdasarkan data survei yang dilakukan IPI pada 6-11 Desember 2021, sebanyak 35 persen responden menyatakan setuju bila jabatan Jokowi ditambah hingga 2027.

Sedangkan, yang tidak setuju mencapai 58 persen. Meski mayoritas menolak jabatan presiden diperpanjang, tetapi angka responden yang menyatakan setuju dari bulan ke bulan terlihat terus bertambah.

Bahlil mengatakan dunia usaha memang pelan-pelan kini mulai membaik, seiring dengan membaiknya pandemik COVID-19. Lalu, tiba-tiba ingin ditimpa lagi dengan persoalan politik menjelang pemilu 2024.

Bahlil pun berdalih ia hanya sebagai penyambung lidah. Keputusan akhir apakah masa jabatan presiden bisa ditambah tiga tahun atau tidak, tergantung kepada MPR. Pengusaha mengikuti saja apa keputusan pemerintah.

"Tapi, kalau tidak ada ruangnya ya jangan didiskusikan. Tapi, bila dinyatakan sebaliknya ya boleh-boleh saja kan dibahas. Masalahnya, saya tidak tahu apakah ruang itu ada atau tidak. Mudah-mudahan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kan hanya menyampaikan apa diskusi saya dengan pengusaha, kok jadi kayak gimana-gimana, gitu," ungkap Bahlil ketika diwawancarai CNN Indonesia TV , Selasa, 11 Januari 2022.

"Lalu, soal saya ditegur presiden, itu informasi dari mana? Saya baru tahu informasi itu. Kok, lebih tahu mereka dibandingkan saya yang berkomunikasi dengan presiden dan Pak Mensesneg?" tanya Bahlil.

Apakah memang ada ruang agar jabatan Presiden Jokowi ditambah tiga tahun lagi?

1. Bahlil berdalih pemilu ditunda ke 2027 baru sebatas usul dari pengusaha

Menteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021) ( ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)

Bahlil menjelaskan pada masa lalu sudah ada preseden pemilu dimajukan atau dimundurkan. Pada 1997, bulan penyelenggaraan pemilu juga dimajukan dari jadwal semula.

"Ini kan pikiran dari sebagian pengusaha, rata-rata menyatakan begitu. Perkara ada aturannya (untuk memundurkan pemilu ke 2027) ya monggo, parlemen mengurusnya. Kami ini kan hanya menyampaikan aspirasi, apa tidak boleh?" ungkap dia.

Bahlil menambahkan berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, sebagian pengusaha mengaku baru 'siuman' usai dihajar Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV. Lalu, tiba-tiba harus dihadapkan pada situasi politik pemilu 2024.

"Di mana-mana, bukan lagi rahasia umum, dunia usaha menjelang pemilu pasti akan memilih sikap wait and see. Pasti kan akan jatuh lagi tuh, grafiknya akan turun lagi. Naiknya lagi akan susah," tutur dia.

Para pengusaha menanyakan kepada Bahlil, apakah memungkinkan bila proses politik ini dimundurkan. Bahlil memberikan jawaban diplomatis bahwa dalam sistem negara berdemokrasi, semua kemungkinan bisa saja terjadi.

"Tapi, lagi-lagi ini kan baru pikiran. Lagi pula saya ini kan produk menteri hasil setelah reformasi. Kalau demokrasi menjadi tiga periode mohon maaf, itu kan dalam kerangka yang selama ini kita pelajari. Tapi dalam konteks memajukan atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa kita kan sudah pernah ada," kata Bahlil.

2. Pandangan Menteri Bahlil dianggap menyesatkan

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan. IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan, menilai pandangan Menteri Bahlil soal pemilihan presiden (Pilpres) diundur hingga 2027 dianggap menyesatkan. Menurut dia, pernyataan Bahlil baru sebatas klaim belaka.

"Sekali lagi pandangan ini sangat menyesatkan," ungkap Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Syarief juga menyebut Bahlil tidak memahami mengenai konstitusi.

3. Partai Demokrat pertanyakan motif pelaku usaha yang ingin pilpres ditunda

Anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman (www.demokrat.or.id)

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, juga mempertanyakan motif pelaku usaha yang berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Ia mempertanyakan apakah harapan para pengusaha itu bertujuan untuk mengawal proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur agar tidak mangkrak.

"Kepala BKPM sebut dunia usaha ingin pemilu 2024 diundur. Betulkah? Motifnya apa? Apa mereka inginnya tidak ada pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan? Atau apa kira-kira motif mereka meminta pemilu ditunda?" cuit Benny lewat akun Twitternya, @BennyHarmanID, yang dikutip pada Rabu (12/1/2022).

Benny mengatakan justru penundaan pemilu dengan harapan agar Presiden Jokowi bisa mengawal proyek pemindahan IKN sampai selesai, merupakan hal yang sesat. Ia mengingatkan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan berarti memperpanjang masa jabatan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jabatan keduanya akan tetap berakhir pada 2024.

Menurut dia, tugas presiden dan wapres selanjutnya akan dijalankan pelaksana tugas (Plt) yang hanya bisa dijabat menteri luar negeri (Menlu), menteri pertahanan (Menhan), atau menteri dalam negeri (Mendagri) sampai ada pasangan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu.

"Jika (pemilu) ditunda, DPR dan DPD tetap (bertugas). Presiden berhenti dan Plt presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga pemilu berikutnya," kata Benny.