![Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai [tengah]. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)](https://image.idntimes.com/post/20180920/e66e9b828dfdc37b979c92f5eeb2d8a7.jpg)
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PAN Yandri Susanto sempat menyebut bahwa mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai masuk tim pemenangan pasangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno. Natalius Pigai membantah.
Dia mengaku bahwa sikap politiknya saat ini masih netral dan memutuskan untuk menjadi kritikus independen.
Dalam keterangan tertulis, Natalius mengaku selama 4 tahun terus mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Saya berkomitmen tetap menjalankan kritik untuk mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat, dan juga sebagai artikulator kepentingan rakyat dan kaum marginal," kata Natalius, Rabu (19/9).
Menurutnya, kritik dan oposisi yang baik adalah ketika terkontrol dan berkualitas. Dan hal itu akan lebih baik ketika dilakukan secara independen, objektif, dan imparsial. "Dan akan terus saya lakukan sampai masa jabatan pemerintah ini berakhir Oktober 2019," jelasnya.
Menurut Natalius, siapapun yang terpilih menjadi presiden setelah 2019, rakyat Papua kemungkinan masih tetap dipandang sebelah mata dan hidup di bawah garis makmur. "Kaum yang disiksa, dianiaya, dibunuh dan berada seakan-akan orang-orang terjajah sebagaimana juga dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini," ungkap dia.
Lanjut dia, bagi masyarakat Papua, baik Jokowi ataupun Prabowo sama saja. Tidak akan memberikan keberpihakannya kepada Papua.
"Tidak ada pemimpin baik di Republik ini. Meskipun tahun 1996, Pak Prabowo pernah lakukan sejarah besar dengan memberi dana 1 persen penghasilan Freeport pada rakyat asli Papua dan dinikmati selama 22 tahun hingga saat ini," tambah dia.
Meski beberapa banyak yang merasa kagum dengan kualitas dan kompetensinya dalam memimpin, diakui Natalius, ia bukan lah orang yang ambisius. Dan hal itu telah dia buktikan dengan menolak berbagai tawaran jabatan dari pemerintah Jokowi.
"Akhirnya pemerintahan Jokowi atau pemerintah siapa buang saya ke tempat tidak terhormat pun, mutiara Papua tetaplah mutiara," ungkapnya.