Ditahan KPK, Bupati Lampung Tengah Ikut Arahkan Pemda Agar Suap Anggota DPRD

Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah bermula karena Mustafa ingin meminjam uang sebesar Rp 300 miliar kepada PT SMI, BUMD yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Uang itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek milik Kementerian PUPR di Lampung Tengah. 

Untuk bisa meminjam dana dari BUMD, membutuhkan persetujuan dari anggota DPRD. Sayangnya, sebagai imbal balik, mereka meminta uang Rp 1,16 miliar. Lalu, apa peran Mustafa di sini? Rupanya ia turut mengarahkan agar uang Rp 1,16 miliar mengambil dari dana taktis Pemda dan kontraktor. Pembagiannya Pemda memberi Rp 160 juta, sedangkan kontraktor ditodong Rp 900 juta. 

"Siapa kontraktor yang dimaksud tentu adalah mereka yang sudah sering mengerjakan beberapa proyek di dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Dana pinjaman Rp 300 miliar itu akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur di Lampung Tengah," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (16/02). 

Lembaga anti rasuah tengah mendalami apa saja proyek yang dibiayai dari uang pinjaman BUMD tersebut.

Febri mengatakan ada perbedaan antara modus permintaan uang di Lampung Tengah dengan uang ketok palu di Jambi. Dalam kasus di Lampung Tengah, yang meminta uang bukan semua anggota DPRD, melainkan hanya beberapa orang saja. Lagipula uang pinjaman BUMD senilai Rp 300 miliar sudah masuk ke dalam APBD.

Yang berhasil teridentifikasi dugaan korupsi oleh KPK baru sebatas proses penandatanganan surat pernyataan antara Mustafa dengan anggota DPRD. Namun, yang menjadi perhatian KPK, Pemkab bisa saja melaporkan ke lembaga anti rasuah itu kalau melihat praktik tersebut.

"Kalau ada paksaan, seharusnya pihak pemerintah daerah, kepala daerah dan jajarannya bisa saja menolak itu sejak awal. Mereka bisa melaporkan ke KPK sehingga kalau pun nanti kondisinya tidak memungkinkan maka kondisi seperti itu tidak perlu terjadi. Ke depan perlu menjadi sikap oleh para pemangku kepentingan agar menolak terhadap permintaan-permintaan semacam itu," kata pria yang sempat menjadi aktivis anti koruosi itu. 

Mustafa merupakan bupati petahana yang mengajukan diri sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2018. Praktik pada umumnya, para petahana menggunakan kuasanya untuk korupsi demi kepentingan memperoleh dana kampanye. 

Ia maju dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Ahmad Jajuli dan diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Dalam pengundian nomor urut, Mustafa mendapat nomor urut empat. 

Tiga pasangan lain yang ikut berlaga adalah pasangan petahana M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (nomor urut satu), Herman HN-Sutono (nomor urut dua) dan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (nomor urut tiga). 

Namun, sejauh ini, KPK belum menyidik adanya kemungkinan dana APBD yang digunakan untuk kepentingan kampanye Mustafa-Jajuli. 

"Sampai saat ini kami belum mengidentifikasi sejauh itu, karena tentu penyidik harus fokus terlebih dahulu pada rangkaian peristiwa pemberian uang suapnya. Setelah itu, kalau ditemukan informasi baru, tentu saja akan kami cermati lebih lanjut," kata Febri.

Mustafa resmi ditahan oleh KPK pada Jumat dini hari (16/02) selama 20 hari mendatang di rutan cabang KPK. Ia sempat menitipkan pesan kepada para pendukungnya.

"Saya berharap kepada seluruh pendukung saya di Provinsi Lampung agar tetap bersabar. Kita terima, mungkin cobaan ini akan ada hikmahnya. Kami terus mendukung upaya-upaya penindakan oleh KPK ke depannya," ujar Mustafa yang ditemui dini hari tadi.

Ia pun mengaku belum tahu bagaimana kelanjutan proses pencalonannya di Pilkada tahun ini. Namun, ia akan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Ya, kita terima lah. Itulah yang saya bilang cobaan hidup saya. Mungkin ada hikmahnya. Kami akan jalani sesuai prosedur," tutur dia.

Dengan ditetapkannya Mustafa sebagai tersangka, maka jumlahnya menjadi empat orang dalam kasus penyuapan anggota DPRD Lampung Tengah. Tiga orang lainnya adalah Taufik Rahman (Kepala Dinas Bina Marga), J Natalis Sinaga (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) dan Rusliyanto (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).

Bupati yang ditangkap oleh KPK memiliki kekayaan yang cukup fantastis yakni mencapai sekitar Rp 10 miliar. Dari data di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Mustafa kali terakhir melaporkan kekayaannya pada (17/01) lalu. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat maju di Pilkada 2018.

Dalam LHKPN, tertulis harta kekayaan Mustafa mencapai Rp 10.259.701.823. Belum dirinci apa saja harta kekayaan itu, walau status LHKPN nya sudah terverifikasi.

Dalam pelaporan sebelumnya, Mustafa memiliki harta kekayaan Rp 9,9 miliar. Ia melaporkan pada (26/06/2015) ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. 

Mustafa memiliki harta berupa tanah dan bangunan, tanah seluas 973 meter persegi di Kabupaten Lampung, alat transportasi dan usaha catering. Ia tercatat juga memiliki giro dan logam mulia.