Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Agama Fachrul Razi ketika melayat ke rumah duka Gus Sholah. IDN Times/Aldzah Fatima
Menteri Agama Fachrul Razi ketika melayat ke rumah duka Gus Sholah. IDN Times/Aldzah Fatima

Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi enggan berkomentar banyak soal wacana pemulangan 600 anggota ISIS eks WNI dan menyerahkannya kepada Menko Polhukam Mahfud Md.

Menag juga belum mengetahui soal rapat terbatas dengan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk membahas persoalan tersebut.

“Gak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan udah rapat Menko Polhukam," ujar Fachrul di Kompleks Parlemen DPR, Senin (10/2).

1. Fachrul diminta menghargai koordinator tim khusus

IDN Times/Arief Rachmat

Namun demikian, Menag membantah jika dilarang buka suara ke publik terkait pemulangan eks WNI. Ia hanya diminta untuk menghargai tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menentukan nasib eks WNI.

"Ndak, bukan dilarang. Kan kalau sudah ditunjuk siapa yang dikoordinir, kita ngomong kan gak baik. Ngomongnya kepada yang koordinasi, dong," lanjut Fachrul.

2. Menag menyerahkan pembahasan ke Menko Polhukam

Ilustrasi pemulangan ISIS (IDN Times/Arief Rachmat)

Lebih lanjut, Fachrul soal pemulangan WNI eks ISIS akan dibahas secara khusus. Ia menyerahkan semua pembahasan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

“Biar dijelaskan Menko Polhukam ya, karena beliau yang menangani koordinasi ya. Belum tahu saya (soal ratas), belum tahu. Nanti saya tunggu informasi dari Menko Polhukam saja," ucap dia.

3. Pemerintah menentukan nasib eks WNI lewat tim khusus

Menko Polkam Mahfud MD dalam dialog kebangsaan di Kampus UII, 14 Januari 2020. (IDN Times/Pito Agustin Rudiana)

Terkait eks WNI yang saat ini masih berada di Suriah, Menko Polhukam Mahfud MD sebut pemerintah saat ini hanya membuat alternatif aturan hukum, belum memutuskan nasibnya eks WNI.

Alternatif aturan hukum itu yaitu, pemerintah membentuk tim untuk memutuskan secara resmi nasib eks WNI. Tetapi kata Mahfud, kecenderungan pemerintah saat ini adalah, tidak akan memulangkan anggota ISIS ke Indonesia karena dianggap berbahaya.

Editorial Team