Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Moeldoko: Hanya Presiden yang Tahu

Moeldoko saat ini memang kembali ramai diperbincangkan setelah isu Kongres Luar Biasa Partai Demokrat mereda. Kali ini, ia disebut-sebut menjadi salah satu kandidat yang bakal di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Kendati, keputusan Moeldoko di-reshuffle atau tidak, adalah hak prerogatif Presiden. Namun, banyak pihak menilai mantan Panglima TNI itu bisa saja terkena reshuffle.

Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (ICR) Ujang Komarudin mengatakan, salah satu hal yang bisa menyeret Moeldoko masuk ke dalam pusaran reshuffle kabinet, adalah isu kudeta Partai Demokrat. Menurut dia, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tak elok memang melakukan kudeta partai politik.

"Kudeta itu kan ilegal. Tak sesuai ketentuan undang-undang dan lain-lain. Masak iya, pejabat negara menabrak aturan yang ada. Tindakan kudeta itu sama aja mengajari masyarakat untuk mengambil milik orang dengan cara tidak sah," ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin, 19 April 2021.

Selain itu, Ujang menilai, selama menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tidak memiliki gebrakan hebat. Bahkan, kinerjanya dinilai biasa-biasa saja.

"Kinerjanya juga biasa-biasa saja. Tak mampu mengorkestrakan lembaga-lembaga negara. Soal konflik agraria saja macet di atas meja kerjanya," kata dia.

Perlu diketahui, isu reshuffle jilid II kembali muncul setelah adanya rencana pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan reshuffle menteri kabinet bisa saja dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pekan ini.

"Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama, makanya dalam pekan-pekan ini kita tunggu, tidak mustahil dalam pekan ini (reshuffle)," ujar Ngabalin saat dihubungi IDN Times, Selasa, 13 April 2021.

Terkait berapa menteri yang akan di-reshuffle Jokowi, Ngabalin tidak berkomentar lebih jauh. Ia hanya meminta publik menunggu keputusan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Artinya begini, kalau nanti presiden menganggap satu, dua, menteri harus digeser, harus diganti, tidak ada yang bisa halangi presiden, karena hal itu hak prerogatif presiden. Beliau lakukan apa saja dijamin UUD kan. Jadi kata kuncinya kita tunggu sajalah," kata dia.

Menurut Ngabalin, keputusan Jokowi melakukan reshuffle karena Menristek Bambang Brodjonegoro telah memberikan isyarat untuk pamit. Sehingga akan ada kekosongan jabatan.

"Pak Jokowi kan dalam kepemimpinannya hampir tidak ada yang tidak cepat, semua keputusan cepat, kemudian sudah begitu tidak tertunda-tunda," tutur Ngabalin.

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Basduki Baidlowi, mengatakan Ma'ruf sudah diajak Jokowi membahas soal reshuffle kabinet. Namun, kata dia, belum pasti kapan reshuffle akan dilakukan.

"Kalau itu ada reshuffle dan seterusnya tentu saja Wapres sudah diajak rembukan setidaknya oleh Presiden," kata Masduki dalam keterangan persnya secara daring, Senin, 13 April 2021.

Namun, Masduki enggan membahas soal reshuffle lebih jauh lagi karena itu menjadi ranah Presiden Jokowi. "Tetapi saya tidak updating berbicara lebih jauh, karena nanti pada saatnya akan ada pembicaraan lebih spesifik antara Pak Presiden dan Wapres, dan nanti sudah setelah selesai semuanya, clear semuanya, baru mungkin itu dibicarakan," kata dia.