Dituding Bentuk Pasukan Siber Pakai Dana Hibah, Ini Respons MUI DKI

21 Nov 2021, 08:34 WIB

Ilustrasi media sosial. IDN Times/Paulus Risang

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, membantah tudingan pasukan siber dibentuk menggunakan dana hibah Rp10,6 miliar dari APBD DKI Jakarta. Ia menjelaskan dana hibah digunakan untuk membiayai program kerja dan kegiatan operasional MUI.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," kata Munahar dikutip dari ANTARA, Sabtu (20/11/2021).

Ia menilai orang yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tak paham tentang MUI dan tak mengerti soal tugas MUI.

1. Pasukan siber untuk lawan penyerang ulama dan Anies

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi salah satu di antara 11 tokoh yang menerima Gelar Kehormatan Tokoh Betawi dari Badan Musyawarah (BAMUS) Betawi. (dok. Pemprov DKI Jakarta)

MUI DKI membentuk pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Munahar menilai pasukan siber diperlukan untuk menangkal hoaks yang bisa memecah belah masyarakat.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," ungkap Munahar.

Terkait Anies, ia menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi masih ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.

2. Wasekjen PKB sebut MUI DKI pakai dana hibah

Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Luqman Hakim. (dok. IDN Times/stimewa)

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menyebut MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies tak lepas dari dana hibah. Ia pun menyayangkan hal tersebut karena sarat dengan kepentingan politik.

Sebab, Luqman mengatakan dana hibah ABPD DKI Jakarta bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.

"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman.

3. Wagub DKI nilai MUI mengikuti perkembangan zaman

Ilustrasi media sosial (/IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI membentuk pasukan siber. Ia menilai gagasan tersebut mengikuti perkembangan zaman.

"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," kata Riza.

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat bijak dalam bermedia sosial dengan mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

"Jika menyebarkan informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum," ujarnya.