Dituding KPK Terima Suap, Menag Lukman: 17 Tahun Saya Jaga Integritas

Menag Lukman memang membantah menerima duit dari Haris sebanyak Rp70 juta. Tetapi, yang ia akui diterima sebesar Rp10 juta. Uang itu diberikan oleh Haris kepada ajudannya saat tengah melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur pada (9/3) lalu. 

“Yang benar adalah Rp10 juta. Itu yang terjadi pada 9 Maret. Ketika saya hadir di Tebu Ireng saat menghadiri seminar di bidang kesehatan saya memang hadir di situ. Tapi, uang sebagaimana yang dinyatakan saudara Haris diberikan kepada saya, sama sekali tidak pernah saya sentuh," kata Lukman.

Ia bahkan menjamin tidak pernah menyentuh uang pemberian Haris sama sekali begitu diterima oleh ajudannya.

“Yang menerima (uang dari Haris) adalah ajudan saya. Saya baru dikabari oleh ajudan saya malam setelah tiba di Jakarta. ‘Pak ini titipan dari Kakanwil’. Saya mengatakan apa konteksnya? Karena saya merasa ini tidak jelas,” tutur dia lagi.

Kepada media, Menag Lukman sempat menyebut duit Rp10 juta adalah pemberian honor atas kunjungannya ke Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tapi, menurut dia, ada yang janggal dalam pemberian honor tersebut. Sebab, acara yang digelar di pondok pesantren itu adalah acara Kementerian Kesehatan, tapi memang bekerja sama dengan pesantren. 

"Menurut saya, saya tidak punya hak untuk menerima (uang) itu karena saya hadir di Tebu Ireng bukan agendanya Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Itu agendanya Pondok Pesantren Tebu Ireng bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Menteri yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Alhasil, ia langsung memerintahkan ajudannya langsung mengembalikan uang mencurigakan tersebut ke Haris. Namun, sang ajudan disebut kesulitan bertemu dengan Haris.

Menag Lukman turut menjelaskan alasan mengapa ia baru melaporkan uang pemberian Haris satu pekan usai KPK menggelar OTT Rommy. Menurut Lukman, hal itu lantaran ada kesulitan yang dihadapi oleh ajudannya untuk bisa bertemu dengan Haris. Instruksi Lukman sebelumnya yakni agar uang itu dikembalikan oleh ajudannya ke Haris. 

"Namun, mengingat ajudan tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Haris maka uang tersebut masih disimpan dan baru dilaporkan kembali oleh ajudan kepada saya pada 22 Maret," kata Lukman menjelaskan. 

Akhirnya, uang yang diklaim nominalnya Rp10 juta itu dilaporkan ke KPK pada 26 Maret. Pelaporan dilakukan sebagai bentuk komitmennya selama ini yang menolak gratifikasi. 

Lukman juga menggunakan alasan sesuai aturan di dalam kalender, maka ia masih mengikuti aturan yakni melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi selama 30 hari kerja. 

"Kalau Haris menyerahkan uang Rp10 juta itu ke ajudan pada 9 Maret, selang 17 hari kalender, uang itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya, gratifikasi sudah dilaporkan dalam 12 hari kerja," kata Lukman. 

Menag Lukman memang diketahui termasuk salah satu penyelenggara negara yang aktif melapor ke KPK apabila ia menerima berbagai hadiah atau gratifikasi. Bahkan, di tahun 2017, Lukman pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara. 

Penghargaan itu, menurut humas Kementerian Agama, disampaikan pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017. 

"Hanya ada tiga orang yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Wapres Jusuf "JK" Kalla dan Menag Lukman Hakim Saifuddin," kata Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Mastuki melalui keterangan tertulis pada Senin kemarin. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan seharusnya gratifikasi yang diterima, langsung dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Sementara, lembaga antirasuah menduga Menag Lukman mengembalikan duit Rp10 juta itu karena Rommy tertangkap dalam operasi senyap. Apalagi salah satu yang ditangkap adalah mantan Kepala Kanwil Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin. 

Maka, apabila Kemenag menyebut duit Rp10 juta itu sebagai sisa honor atau honor tambahan, KPK sulit untuk mempercayainya. 

"Gratifikasi baru dilaporkan oleh Menteri Agama di akhir bulan Maret lalu atau satu minggu setelah OTT dilakukan. Padahal, KPK berharap pelaporan gratifikasi didorong oleh kesadaran pribadi," kata Febri pada (9/5) lalu.