Divonis Hari Ini, MAKI Minta Hak-hak Benny Tjokro-Heru Hidayat Dicabut

Boyamin mencontohkan, para terdakwa yang sudah menghadapi vonis biasanya akan mengajukan banding atau kasasi. Ia khawatir, hukuman Benny Tjokro dan Heru Hidayat dikurangi atas upaya tersebut.

Selain itu, pelapor kasus Jiwasraya ini meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencabut hak-hak mereka.

"Hak itu kan mengajukan grasi, hak mengajukan pembebasan bersyarat, hak untuk mengajukan remisi. Jadi hak-hak yang bisa melekat itu harusnya dicabut juga. Sehingga dalam konteks apa pun nanti, setelah di penjara seumur hidup itu tidak ada hak untuk grasi maupun hak-hak lain," ujarnya.

Boyamin menambahkan, jika seorang penyelenggara negara dicabut hak politiknya, maka seorang pengusaha harus dicabut hak-nya untuk mendirikan perusahaan.

"Hak memiliki saham perusahaan atau menjadi pengurus perusahaan di saat jadi direksi maupun komisaris. Nah ini yang perlu ditegaskan, jadi selain penjara seumur hidup, dicabut hak pengurangan hukuman dan dicabut hak keperdataan," ucapnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang vonis terhadap Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Namun, kedua terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di pengadilan. Mereka menjalani sidang secara virtual di tahanan.

"Harapan kami, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," kata Jaksa Bima Suprayoga kepada IDN Times, hari ini.

Sebelumnya, dalam nota pembelaannya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat membantah terlibat dalam korupsi Jiwasraya. Mereka juga membantah telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bahkan, Benny menilai bahwa Jaksa telah memanipulasi fakta dengan kebohongan. Menanggapi hal ini, Bima pun membantahnya.

"Sidang terbuka untuk umum tidak ada manipulasi fakta. Nanti kita lihat putusan Majelis Hakim," ucap Bima.

Dalam sidang tuntutan, Benny Tjokro dituntut penjara seumur hidup. Direktur Utama PT Hanson International Tbk ini juga didenda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara. Selain itu, Benny juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000.

Heru Hidayat sebelumnya juga dituntut penjara seumur hidup. Komisaris Utama PT Trada Alam Minera ini juga dituntut membayar denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan. Selain itu, Heru juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.

Empat terdakwa lainnya sebelumnya sudah menjalani sidang vonis pada Senin 12 Oktober 2020. Mereka adalah eks Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, eks Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim, Susanti Adi Wibawani, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ada beberapa hal yang membuat keempatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di antaranya, perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hingga perbuatan mereka dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Hal ini kata Susanti, membuat para nasabah Asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan, serta membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada perusahaan asuransi maupun berinvestasi. Sementara, hal yang meringankan, mereka belum pernah menjalani hukuman pidana.