DKI Dapat WTP 4 Kali Berturut-turut, Anies Berharap Jadi Tradisi
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Hal ini sudah keempat kalinya didapat oleh Pemprov DKI Jakarta yakni WTP sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa capaian ini didapatkan karena mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
"Opini WTP ini didapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).
1. Prestasi yang disyukuri dan dibanggakan
Anies mengatakan bahwa hal ini patut dibanggakan karena bisa menjadi tonggak Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan penataan laporan keuangan. Dia berharap semua catatan dari BPK bisa dituntaskan dengan baik seperti tahun sebelumnya.
"Ini merupakan prestasi yang kami syukuri, kami banggakan," ujarnya.
2. Berharap menerima WTP adalah hal yang wajar
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan bahwa prestasi penerimaan Opini WTP selama empat kali berturut-turut bukanlah hal yang sederhana.
"Karena ini mencerminkan konsistensi untuk terus menerus menjalankan perbaikan," ujarnya.
Dia berharap agar ke depannya, jajaran Pemprov DKI Jakarta bisa terus melakukan perbaikan sehingga WTP bisa menjadi tradisi di Jakarta.
"Bahwa WTP adalah kewajaran. Mendapatkan opini WTP adalah sesuatu yang biasa," ujarnya.
3. Anies teringat pertama kali DKI dapat WTP
Anies mengingat saat Pemprov DKI Jakarta pertama mendapatkan WTP yakni pada Mei 2018. Dia merasa capaian itu seperti sebuah kebaruan.
"Karena lama kita belum mendapatkan status opini WTP. Di 2018 kita mendapatkan WTP, 2019 mendapatkan WTP, 2020 mendapatkan WTP dan 2021 juga mendapatkan WTP," ujarnya.
Dia juga berharap hal ini menjadi pemicu jajaran Pemprov, untuk bisa konsisten menjaga semua tata kelola keuangan daerah.
"Insya Allah ke depan mendapatkan WTP dalah normal, adalah wajar, dan itu yang harus kita jaga terus menerus," kata dia.