Dokumen Rahasia Diduga Dijual di Dark Web, Ini Penjelasan Kemenhan

02 Nov 2023, 15:59 WIB

Prajurit TNI melintas di depan Patung Bung Karno di kompleks kantor Kementerian Pertahanan, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Mingg, 6 JPrajurit TNI melintas di depan Patung Bung Karno di kompleks kantor Kementerian Pertahanan, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu, 6 Juni 2021. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, IDN Times - Aksi peretasan kembali menimpa situs milik instansi pemerintah. Kali ini diduga menimpa situs Kementerian Pertahanan.

Informasi terkait peretasan itu disampaikan di akun platform X @stealthmore_int pada Rabu (1/11/2023). Akun tersebut menyebut ada peretas yang mengklaim menjual akses ke Kementerian Pertahanan Indonesia.

"Peretas itu kemudian mengunggah sebuah pesan di pasar gelap, menawarkan untuk menjual rahasia dan dokumen sensitif yang tersimpan di situs. Termasuk juga akses untuk admin," demikian isi sebagian cuitan di platform X dan dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Sebagai bukti, kata akun tersebut, peretas membagikan tangkapan layar dan menegaskan bahwa server di situs Kemhan mengandung sekitar 1,64 terabyte data. "Analisa dari potongan gambar itu, tetap menunjukkan kemungkinan bahwa peretas telah berhasil mengakses situs tersebut," demikian ditulis lagi di platform tersebut.

Notifikasi dari peretas yang mengklaim membobol Kementerian Pertahanan. (Tangkapan layar platform X)

Lalu, apa kata Kemenhan mengenai adanya dugaan pembobolan situs resmi dan dokumen rahasia di dalamnya?

1. Kemenhan tengah dalami dugaan pembobolan situs resmi ke pihak terkait

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan pihaknya masih terus memeriksa soal kebenaran aksi peretasan itu. "Perlu kami sampaikan bahwa kami tengah mendalami hal tersebut kepada pihak terkait di Kemhan," ujar Edwin kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis (2/11/2023).

Ia menjanjikan akan memberikan pembaruan data setelah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketika ditanyakan apakah koordinasi itu turut melibatkan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Edwin pun tak membantahnya.

"Betul, kami bekerja sama dengan BBSN sebagai leading sector terkait siber," tutur dia lagi.

2. BSSN pernah ungkap ada 1.433 serangan siber ke berbagai lembaga sepanjang 2022

Ilustrasi hacker rekening bank (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah mengungkapkan lembaga dan instansi di Tanah Air rentan menjadi obyek serangan siber. Bahkan BSSN mencatat pada 2022 ada 1.433 serangan siber yang terjadi.

Mayoritas serangan yang terjadi adalah data breach atau data-data pribadi di suatu gawai berhasil dicuri atau bocor oleh orang lain. Notifikasi ke instansi terkait data breach mencapai 26 persen.

Notifikasi lainnya adalah web defacement yakni ulah peretas yang masuk ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Lalu, ada pula 24 persen notifikasi berupa ransomware yaitu serangan malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Sedangkan, sisa 24 persen notifikasi menyangkut aktivitas siber lainnya.

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan notifikasi itu dikirimkan sebagai salah satu bentuk kolaborasi upaya pencegahan siber. Sayangnya, hanya 4-10 persen notifikasi BSSN yang dipatuhi oleh lembaga atau instansi lainnya. Hal tersebut pernah diungkap BSSN di akun media sosialnya yang diunggah pada 27 September 2022 lalu.

"Sayangnya hanya 4 persen - 10 persen notifikasi keamanan siber tersebut yang direspons," demikian tulis BSSN di akun media sosialnya sembari menampilkan emoji yang menahan tangis.

Terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan ini, Hinsa berharap kementerian atau lembaga ikut meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. "Terus terang saja jujur SDM menjadi persoalan pertama dan prioritas juga bagi kami untuk ditingkatkan. Hal ini penting bagi SDM yang bertugas di bidang digital, terutama di bidang keamanan siber," ungkap Hinsa ketika memberikan pemaparan pada 20 Februari 2023 lalu di kantor BSSN di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

3. BSSN memproyeksi tingkat serangan siber di 2023 bakal terus meningkat

Jumpa pers soal annual report Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) pada Senin, 20 Februari 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Hinsa pernah mewanti-wanti bahwa pada 2023 diprediksi serangan siber akan jauh lebih tinggi karena penggunaan sistem digital sudah lebih massif. Apalagi tahun ini memasuki tahun politik.

"Dinamikanya akan jauh lebih beragam karena kita akan menghadapi pemilu. Tentu dalam pemilu adalah bagaimana mempengaruhi hati dan pikiran orang agar sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Ini juga bisa mendorong meningkatnya serangan siber," kata dia.

Ia berharap ruang siber dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat untuk menyampaikan visi-misi hingga beragam program ke depan. "Jangan malah ruang siber digunakan untuk arena saling menyerang," tutur dia.

"Sekali lagi saya sampaikan ke depan ancaman serangan siber tidak akan menurun, malah akan semakin mengingkat," ujarnya lagi.