Trump Dukung Peralihan Ibu Kota Israel ke Yerusalem, Ini Kata Pengamat

07 Des 2017, 19:15 WIB

IDN Times/Vanny El Rahman

Laporan Vanny El Rahman dan Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Kontroversi kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) berdampak terhadap kekuatan politik di negaranya. Karena itu, kebijakan yang dikeluarkan Trump dinilai strategi untuk memperkuat posisinya sebagai orang nomor satu di negara adikuasa itu.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nostalgiawan Wahyudi menilai dukungan AS terhadap peralihan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, merupakan kebijakan Trump untuk memperkuat akseptabilitasnya sebagai pemimpin Negeri Paman Sam itu.

“Pemimpin seperti Donald Trump, menjadikan isu peralihan capital city ke Yerussalem dan perpindahan Kedutaan AS, untuk memperkuat posisinya yang sedang tidak aman di dalam negeri,” kata dia, kepada IDN Times, Kamis (7/12).

Default Image IDN

Pria yang menyelesaikan studi masternya di International Islamic University Malaysia itu menjelaskan, kebijakan luar negeri AS menanggapi Israel pada era Trump, sangat berbeda dengan presiden pendahulunya.

“Ini merupakan salah satu lompatan kebijakan luar negeri yang berbeda dari pemimpin AS dalam beberapa dekade sebelumnya. Pada era Obama misalnya, walaupun AS pada eranya memiliki kecenderungan terhadap Israel ketimbang Palestina, tapi AS menahan diri,” kata dia.

Kebijakan Trump dengan Obama berbeda.

Default Image IDN

Pada era kepempimpinan Barrack Obama, lanjut Nostalgiawan, two state solution atau kemerdekaan terhadap Israel dan Palestina, adalah solusi yang terus diupayakan. Sedangkan, dukungan Trump terhadap isu peralihan ibu kota tersebut menggambarkan AS tidak mendukung kemerdekaan Palestina.

“Obama pada rezimnya mendukung kemerdekaan dua negara, sehingga Israel dan Palestina jadi negara yang berdampingan. Yang dilakukan Trump adalah loncatan yang berbeda. Ketika Israel memindahkan ibu kota ke Yerussalem, mereka membutuhkan international recognition. Trump dengan tegas memberikan pengakuan tersebut,” tutur dia.

Menanggapi kebijakan Trump, pria yang akrab disapa Wawan ini menilai, Trump adalah pemimpin yang buta terhadap kebijakan AS mengenai Israel dan kawasan Timur Tengah.

Arogansi Trump harus dibendung.

Default Image IDN

Tanggapan juga diberikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, yang menilai kebijakan Trump cenderung menunjukkan sifat arogansi seorang pemimpin.

"Ini arogansi yang sangat berbahaya. Trump tidak hanya menyakiti umat Islam yang menganggap Kota Yerusalem sebagai tempat suci, tetapi juga umat Kristen. Ini dapat memicu gejolak di seluruh dunia,” tegasnya melalui keterangan tertulis, hari ini.

Dalam upaya menyiasatinya, Sukamta berharap, Pemerintah Indonesia harus lebih tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Karena banyak negara yang telah angkat bicara terkait isu perpindahan ibu kota.

"Kami mengapresiasi yang telah dilakukan Bu Menlu dengan memanggil Duta Besar AS beberapa hari lalu. Ini perlu ditindaklanjuti dengan sikap yang lebih kuat. Kami harap Pak Jokowi ikut angkat bicara soal ini untuk memberi tekanan yang lebih besar kepada Presiden Trump," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sukamta juga berharap Indonesia mampu memaksimalkan perannya melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Jika OKI bisa menghasilkan sikap secara institusional melalui KTT darurat OKI, tentu akan punya daya tekan yang lebih kuat. Indonesia sangat mungkin untuk menginisiasi hal ini,” dia menandaskan.

Kebijakan Trump memicu konflik di Timur Tengah.

Default Image IDN

Anggota Fraksi PDIP Aria Bima berpendapat pengakuan sepihak yang dilakukan Trump mengancam proses perdamaian di Timur Tengah. Sebab, AS hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan subyektif sendiri dan tidak ada kemauan mencari solusi bagi perdamaian yang komprehensif di Timur Tengah.

“Pernyataan tersebut telah memicu konflik baru di Timur Tengah, dan menutup harapan akan timbulnya perdamaian. Dan sebaliknya, akan muncul konflik-komflik baru yang memperparah konflik di Timur Tengah,” ucap Aria di sidang paripurna DPR RI, Senayan, hari ini.

Aria mengatakan sejak awal Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, dia mengimbau DPR RI untuk mengeluarkan kecaman keras atas tindakan keputusan sepihak tersebut.

“Fraksi PDIP akan mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk membawa masalah ini ke sidang konferensi negara-negara Islam, ataupun konferensi PBB" tandas anggota Komisi VI itu.