Dorong PAM Jaya IPO, Pramono: Diurus Swasta Puluhan Tahun Gak Benar

08 Jan 2026, 14:06 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025). (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Cakupan layanan air bersih lebih dari 80 persen
Porsi saham IPO tidak boleh lebih dari 30 persen

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya sebesar maksimal 30 persen pada 2027. Langkah ini dinilai penting agar perusahaan daerah tersebut semakin akuntabel, transparan, dan efisien dalam melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta.

Pramono menilai, pengelolaan air bersih oleh swasta selama puluhan tahun tidak memberikan hasil yang optimal. Menurut dia, BUMD seperti PAM Jaya justru memiliki potensi besar untuk dikelola secara profesional dan sehat.

“Terus terang saya yang akan mendorong PAM Jaya ini untuk IPO. Kenapa IPO? Air di Jakarta ini sudah diurus puluhan tahun oleh swasta, gak pernah bener. Jadi belum tentu BUMN atau BUMD itu kalah sama swasta,” ujar Pramono saat groundbreaking Gedung PAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).

1. Cakupan layanan air bersih lebih dari 80 persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025). (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Dia mengatakan, PAM Jaya mengalami kebangkitan atau reborn sejak 2022–2023. Saat ini, cakupan layanan air bersih di Jakarta telah mencapai sekitar 80 persen dan kondisi keuangan perusahaan dinilai sangat sehat.

“Sekarang ini air sudah delapan puluh persen. PAM Jaya sudah sangat sehat sekali. Keuntungannya sudah lumayan besar dan saya menargetkan lebih dari itu,” kata dia.

2. Porsi saham yang dilepas ke publik tidak boleh lebih dari 30 persen

Potret inovasi teknologi PAM Jaya, IPA Mookervart untuk menyediakan air bersih siap minum (jakarta.go.id)

Meski mendorong IPO, Pramono mengatakan, porsi saham yang dilepas ke publik tidak boleh lebih dari 30 persen. Tujuannya agar kendali dan kewenangan pengelolaan air tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“IPO-nya tidak boleh lebih dari tiga puluh persen supaya tetap kontrol kewenangan sepenuhnya ada di kita. Karena air ini filosofinya memang untuk kebutuhan masyarakat, apalagi air di Jakarta mungkin berbeda dengan air di tempat-tempat lain yang diolah dari sungai kebanyakan mayoritas" kata dia.

3. Pengawasan PAM juga melibatkan publik

Inovasi teknologi yang dihadirkan PAM Jaya untuk mengolah air baku menjadi air perpipaan berstandar air minum sudah sesuai dengan Permenkes No. 2 Tahun 2003 (jakarta.go.id)

Pramono berharap, persiapan IPO dapat dimulai secara matang pada 2026 dan direalisasikan paling lambat pada 2027. Dia optimistis PAM Jaya akan menjadi perusahaan yang semakin sehat dan profesional.

Menurut dia, dengan menjadi perusahaan terbuka, pengawasan terhadap PAM Jaya tidak lagi terpusat di Balai Kota, melainkan juga melibatkan publik.

“Begitu publik yang mengontrol, kalau benar apresiasi publik bagus, kalau salah pasti dikritisi. Itu yang saya inginkan,” ujar dia.