Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Serius Garap Pendidikan Vokasi

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data bahwa dari 7 juta orang menganggur, 11,24% merupakan lulusan SMK. Data BPS tersebut, menurut Darmayanti, harus menjadi pengingat seluruh penggiat pendidikan nasional, terutama pemerintah. 

“Masih ada yang salah dari cara kita mengelola pendidikan keterampilan. Lulusan SMK yang seharusnya berpeluang lebih besar diserap dunia kerja, justru malah banyak yang nganggur. Padahal, mereka dididik agar lebih siap secara teknis untuk bekerja, " ujar Darmayanti.

Meski upaya memajukan mutu pendidikan terus dilaksanakan pemerintah, kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas pendidikan nasional saat ini belum sesuai keinginan kita dan amanat konstitusi, terutama jika kita tengok realitas pelaksanaan pendidikan di daerah. 

Salah satu isu strategis yang mengemuka pada pertemuan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 ialah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. Isu itu menjadi sangat penting karena persaingan sumber daya manusia dalam dunia global semakin tinggi.

Sementara itu, pendidikan vokasi diarahkan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu dengan salah satu prinsipnya ialah link and match, yaitu pendidikan yang diterapkan senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi.

Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berwirausaha dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan vokasional juga dapat mendorong lahirnya lapangan kerja yang sangat luas, melalui tumbuhnya wirausaha secara mandiri, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah, oleh Darmayanti Lubis, diminta untuk mulai mengembangkan konsep pendidikan vokasi berbasis potensi daerah. Banyak potensi di daerah yang pengelolaannya dapat dikerjakan oleh warga lokal jika pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia industri dan potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara baik khususnya oleh pemerintah daerah.

Generasi yang terdidik secara vokasional akan memiliki daya saing global dan memiliki keahlian terapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. “DPD RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi melalui perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendukung," pungkas Darmayanti.