DPD RI Berikan Bantuan bagi Korban Kerusuhan Wamena dan Gempa Maluku

Lebih lanjut, Donny menyebutkan, pimpinan DPD RI punya komitmen dan kepedulian yang sama untuk membantu daerah terdampak bencana lewat Dana Task Force DPD RI ini. Saat ini ada wacana memperbesar sumbangan dana tersebut. Kepastiannya masih menanti keputusan rapat pimpinan.

“Pak Oesman Sapta Odang dan Pak Lanyala Mattaliti punya komitmen dan kepedulian yang sama dalam membantu daerah-daerah di Indonesia yang terdampak bencana di Indonesia,” ujarnya.

Untuk pemanfaatannya, kata Donny, disesuaikan dengan kebutuhan dari para korban kerusuhan di Wamena dan gempa di Maluku. Terutama sekali berkaitan dengan kebutuhan hidup yang mendasar, seperti pekerjaan, tempat tinggal, makanan, usaha, serta pendidikan bagi anak-anak.

“Untuk jangka pendek, persoalan sudah dapat ditangani dengan memfasilitasi kepulangan perantau ke kampung dan memberikan bekal uang seperlunya. Tapi jangka panjang perlu dipikirkan bagaimana bisa mereka melanjutkan kehidupan di kampung,” ujar mantan juru bicara Kemendagri itu.

Dana Task Force sebesar Rp850 juta dari DPD RI diserahkan empat senator Sumbar melalui Gubernur Sumbar, Minggu (13/10). Empat senator Sumbar tersebut ialah Leonardy Harmainy,  Emma Yohana, Muslim M Yatim, dan Alirman Sori menyerahkan bantuan dari DPD RI kepada Pemerintah Provinsi Sumbar di Gubernuran.

"Kami anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumbar, datang menyerahkan bantuan yang sumbernya dari Dana Task Force DPD RI Periode 2014-2019. Ini kita berikan untuk warga Sumbar yang terkena peristiwa Wamena," ujar Leonardy Harmainy di Istana Gubernur Sumbar, Minggu (13/10), seusai menandatangani berita acara serah terima bantuan DPD RI untuk warga Sumbar yang menjadi korban peristiwa Wamena.

Leonardy mengharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah untuk memulangkan pengungsi, bantuan modal, dan lainnya. Pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu juga menitipkan pesan kepada Pemprov Sumbar untuk mengomunikasikan kepada Pemprov Papua terkait dengan aset warga yang pulang ke Sumbar.

"Bagi pengungsi yang pulang ke Sumbar tentu tinggal asetnya di sana. Mungkin dia punya kios, ruko, punya rumah, punya tanah/lahan. Perlu diupayakan jaminan kepemilikannya atas bantuan Pemda Papua hingga aset mereka tidak hilang. Mohon proaktif Pemda Sumbar, Pak Gubernur," ujar Leo.

Leonardy juga perlu memberi penjelasan bahwa sebelumnya dana itu telah terumumkan Rp1 miliar. Lantaran saldonya tidak mencukupi, jumlahnya dikurangi juga sehingga untuk Sumbar menjadi Rp850 juta dan Rp400 juta untuk korban gempa Maluku.

Berkaitan baru diserahkannya dana bantuan tersebut, Leonardy menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk pemberian bantuan itu. Dana sudah masuk ke rekening Sumbar Peduli Sesama pada 9 Oktober lalu.

Leo juga menginformasikan bahwa tanggal 1-10 Oktober DPD RI masih banyak kegiatan, pelantikan, pemilihan pimpinan DPD RI, pemilihan alat kelengkapan DPD RI, dan lainnya. Barulah penyerahan simbolisnya dilakukan pada 13 Oktober 2019.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menyiapkan beberapa skenario bagi orang Minang yang ada di Papua. "Jika mereka ingin pulang, kita membantu kepulangan mereka ke mari. Tiket pesawat, tiket kapal laut kita berikan. Mereka juga diberi santunan Rp1.000.000 untuk dewasa dan Rp500.000 buat anak-anak. Semua tercatat," jelas Gubernur yang didampingi Sekdaprov Alwis.

Menurut Gubernur, hingga kini sudah ada 850 pengungsi asal Sumbar. Pengungsi yang masih ada di sana kini tersebar di Sentani dan beberapa daerah Papua lainnya termasuk di Wamena. Bagi mereka, Pemprov Sumbar memberikan bantuan atas arahan dan koordinasi dengan Pemprov Papua dan Pemkab Wamena.