DPR Bantah Puan Terima Kunjungan Resmi Anggota Parlemen Israel di Bali

27 Mar 2023, 21:20 WIB

Dua anggota parlemen Israel yang hadir di sidang Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144 digelar di Bali International Conventiom Centre pada 20-24 Maret 2022. (Tangkapan layar Twitter)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membantah kehadiran anggota delegasi parlemen Israel (Knesset) di Bali pada 2022 lalu merupakan kunjungan resmi. Perwakilan Knesset, yang berjumlah dua orang itu, datang sebagai delegasi Inter Parliamentary Union (IPU) atau organisasi global parlemen nasional.

"Pertemuan IPU ke-144 yang digelar di Bali sifatnya reguler. Saat itu, DPR RI hanya sebagai tuan rumah dan bertindak sebagai majelis umum," ungkap Indra di dalam keterangan tertulis pada Senin, (27/3/2023).

Dia mengatakan Sidang Umum IPU pada 2022 lalu mengambil tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change dan digelar pada 20-24 Maret.

"Lebih dari 110 perwakilan negara hadir dalam sidang ke-144 di IPU, termasuk delegasi dari Israel," kata dia.

Pernyataan Indra itu untuk merespons pemberitaan yang menyebut delegasi Israel mengadakan kunjungan kerja resmi ke Indonesia pada 2022 lalu. Isu ini kembali mencuat di tengah gelombang penolakan kedatangan Israel untuk berlaga dalam Piala Dunia U-20 2023 Indonesia.

Penolakan muncul tidak hanya dari sejumlah ulama, namun juga kepala daerah seperti Gubernur Bali, I Wayan Koster. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga turut mendukung penolakan kehadiran Israel. Dua kepala daerah itu diketahui merupakan kader PDI Perjuangan.

Sementara, dalam kasus sidang umum IPU, delegasi Knesset masuk ke Indonesia lantaran memperoleh undangan dari organisasi internasional tersebut. "Perwakilan Israel hadir sebagai undangan dari IPU yang merupakan forum internasional yang membidangi negosiasi politik antarnegara," kata dia lagi.

Lalu, mengapa akhirnya pemerintah pada 2022 lalu membolehkan dua anggota parlemen Israel tetap masuk ke Indonesia?

1. Puan berdalih hanya jalankan tugas untuk pimpin sidang IPU, bukan ikut undang parlemen Israel

Ketua DPR, Puan Maharani ketika memimpin sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali pada Maret 2022. (Dokumentasi DPR RI)

Menurut Indra, Puan pada 2022 lalu hanya menjalankan tugas untuk memimpin jalannya sidang umum ke-144 IPU. Undangan bagi peserta yang hadir di sidang sudah dikeluarkan oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal IPU.

"Agenda juga IPU yang tentukan dengan masukan dari negara host. Sebelum menjadi tuan rumah, kami meneken MoU host country agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU," kata Indra.

Dia menyatakan saat sidang ke-144 IPU di Bali, semua proses registrasi diurus oleh Sekretariat IPU.

"Jadi, mereka yang screening setelah itu daftar peserta diberikan ke Indonesia," ujarnya lagi.

2. Puan disebut tidak lakukan kontak fisik dengan delegasi Knesset Israel

Ketua DPR, Puan Maharani ketika memimpin sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali pada Maret 2022. (Dokumentasi DPR RI)

Indra di dalam keterangannya juga menyebut selama sidang umum, Puan tidak melakukan kontak fisik dengan delegasi parlemen Knesset.

"Apalagi menyambut mereka dengan hangat," katanya.

Sebelum mengikuti Sidang Umum IPU, dijelaskan Indra, data-data peserta harus dikirimkan terlebih dahulu ke clearing house sebagai tim keamanan internasional. Tim tersebut bertugas memberikan visa untuk beberapa negara yang sensitif.

"Clearing house itu terdiri dari Kemenkum HAM, Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN dan lembaga lainnya yang terkait. Setelah mendapatkan persetujuan dari clearing house mereka baru bisa masuk ke Indonesia," ujarnya.

Dia memastikan prosedur serupa juga dilakukan dalam pertemuan-pertemuan lain standar PBB yang selama ini dihelat di Indonesia.

3. DPR bantah ada kunjungan kenegaraan dari parlemen Israel

Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)

Sementara, Indra juga membantah DPR RI menerima kunjungan kenegaraan dari parlemen Israel. "Sebab, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," katanya.

Meski sidang IPU pada 2022 lalu mendapat sorotan, tetapi menurut Indra agenda tersebut sukses dilakukan di Bali. Salah satu produk Sidang Umum IPU yakni lahirnya 'Deklarasi Nusa Dua Bali' yang ditetapkan menjadi produk utama hasil sidang,

"Di dalam sidang umum itu turut membahas isu-isu yang tengah menjadi tantangan dunia, termasuk konflik Rusia dan Ukraina," ujarnya.