DPR dan Pemerintah Capai Titik Temu, RUU PDP Segera Disahkan

Namun, Dasco belum mau bicara banyak mengenai RUU PDP ini. Dia hanya mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR sudah menemui titik temu tentang lembaga otoritas perlindungan data (OPD).

Kesepakatan ini, lanjut Dasco, sedang berproses menuju finalisasi. "Ya jadi memang ada dinamika dan sudah ada kesepakatan, kesepakatannya itu juga sedang digodok menuju finalisasi, kita tunggu saja karena saya sampaikan belum final," ucapnya.

Mengenai apa kesepakatan itu, Dasco belum mau menjawabnya. Terkait kapan pengambilan keputusan RUU PDP ini di Komisi I DPR, Dasco juga tak menjawabnya.

"Sementara masih ada jadwal rapat-rapat konsultasi, baik dengan pihak pemerintah maupun nanti dengan pimpinan DPR sebelum kemudian (RUU PDP) itu diambil dalam keputusan tingkat I antara Komisi I dan pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A Pangerapan mengatakan, RUU PDP sudah dibahas sejak 2014 lalu. Tetapi, hingga kini RUU PDP ini belum juga rampung.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020, namun kembali tertunda dan dijanjikan akan rampung pada 2021. Publik pun bertanya apa yang menjadi penghalang sehingga RUU itu sulit diselesaikan. 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Muhammad Farhan mengatakan, RUU itu tak kunjung disahkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai otoritas perlindungan data (OPD). Ia mengatakan, masih ada perdebatan di antara pemerintah dan anggota DPR. 

"Teman-teman di DPR menginginkan agar OPD dipegang oleh lembaga independen. Tetapi, pemerintah sampai Presiden Jokowi sudah memiliki sikap yang firm bahwa pemerintah ingin menempatkan OPD di bawah Kemkominfo. Secara teknis OPD akan dijalankan oleh Dirjen Aptika," kata Farhan ketika dihubungi IDN Times pada Jumat (28/5/2021).

Ia tak membantah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melakukan pengumpulan data. Tetapi, instansi itu tetap harus bertanggung jawab kepada presiden dan DPR. 

Keinginan politik agar OPD berada di bawah Kominfo didasari alasan data pribadi kini disimpan oleh banyak institusi, termasuk perusahaan swasta dan asing.

"Data-data kita itu kan ditarik melalui berbagai macam cara, mulai dari jasa keuangan digital, aplikasi angkutan massal seperti Gojek, bank, rumah sakit sampai ke masalah layanan over the top, dikumpulkan melalui Facebook dan lain-lain," tutur dia. 

Apabila data itu dikelola perusahaan asing, kata Farhan, rentan disalahgunakan. Aksi penyalahgunaan data oleh otoritas asing bisa ditekan bila dilakukan kesepakatan antarnegara.

"Yang meneken kesepakatan itu kan menteri yang melakukan atas nama presiden dan negara," ujarnya.

Sementara di sisi lain, anggota DPR kukuh ingin OPD dikelola lembaga independen, karena khawatir Kominfo memiliki konflik kepentingan dengan instansi pemerintah yang juga melakukan pengumpulan data.

Farhan memberikan contoh, Telkom atau anak perusahaannya Telkomsel. Ada pula kebijakan dari Dinas Dukcapil (Kemendagri) yang mengumpulkan data KTP elektronik yang membolehkan bank milik negara atau Himbara mengakses data publik. 

"Jadi, masing-masing punya kekhawatiran dan argumen sehingga deadlock. Untuk itulah menurut saya perlu duduk bersama dan mencari jalan tengahnya. Salah satu pihak ya harus mengalah," kata Farhan. 

Ia menyadari, lantaran berada di koalisi pendukung pemerintah tentu akan mendukung argumen pemerintah. Namun, Farhan mengaku tak mau mendukung secara membabi buta sehingga harus ada argumen yang kuat agar OPD dikelola oleh Kominfo. 

"Jadi, kami dengan koalisi pendukung pemerintah saling mencari argumen untuk menguatkan dan bukan mematahkan argumen tersebut," tutur dia.