DPR dan Pemerintah Sinkronisasi 3 RUU Pemekaran Papua

Diketahui, Komisi II DPR RI juga bakal melaksanakan kunjungan kerja bersama pemerintah ke Provinsi Papua pada 24-26 Juni 2022. Kunjungan kerja itu disebut dilakukan bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap pemekaran tiga Provinsi Papua.

“Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait pembahasan RUU tentang pemekaran di Provinsi Papua, melakukan uji publik dan menjaring masukan kembali,” ujar Bahtiar.

Bahtiar mengatakan proses pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan pemekaran Papua, sejatinya sudah dibahas sejak Juli 2021. Artinya, proses RUU Pemekaran Papua sudah dibahas selama satu tahun.

“Proses pembahasan Otsus Papua dan pemekaran Papua sejatinya sudah dibahas sejak Juli 2021, jadi proses ini sebenarnya sudah satu tahun menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua,” kata Bahtiar.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menggelar rapat panja dengan Pimpinan Komisi I DPD RI dan pemerintah secara tertutup.

Sejauh ini, draf RUU pembentukan provinsi baru Papua telah sampai pada pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) tiga RUU itu secara substansial. DIM itu kemudian diserahkan pada pemerintah.

Komisi II kemudian meminta para tenaga ahli dari masing-masing institusi yang terlibat untuk menyusun RUU tersebut.

“Seperti keputusan kemarin, kita minta tenaga ahli dari masing-masing institusi kita, Komisi II DPR, Badan Keahlian Dewan (BKD), kementerian, dan pemerintah, juga dari komite atau DPD RI ini sudah menyusun atau merumuskan tiga RUU dan saya sudah dapat laporan bahwa sudah selesai,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.