Koalisi usulkan pembentukan Badan Penyelesaiam Reformasi Agraria dan serahkan draf aspirasi petani kepada DPR.
Pansus Penyelesaian Reforma Agraria dan Badan Penyelasaian Reformasi Agraria diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah rakyat.
KPA mengusulkan agar Presiden RI Prabowo Subianto membentuk lembaga khusus bersifat Ad Hoc untuk program reforma agraria.
Jakarta, IDN Times - Pimpinan DPR RI menerima audiensi dengan Koalisi Nasional Reforma Agraria untuk mendengar keluhan konflik agraria yang berdampak langsung pada petani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Koalisi diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Koalisi menyampaikan, selama ini Petani kerap kali menerima intimidasi secara fisik sampai kriminalisasi. Karena itu, koalisi mengusulkan pembentukan Badan Penyelesaiam Reformasi Agraria. Selain itu, koalisi menyerahkan draf kepada DPR yang berisi aspirasi petani mengenai konflik agraria.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria.
"Kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Reformasi Agraria," ujar Dasco usai audiensi bersama koalisi.
DPR telah resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Reforma Agraria. Hal ini dilakukan setelah menggelar audiensi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyampaikan aspirasi yang sama.
Pansus Penyelesaian Reforma Agraria dan Badan Penyelasaian Reformasi Agraria diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah rakyat sesuai semangat Presiden Prabowo Subianto.
"Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan masyarakat," ujar politikus Gerindra itu.
Terakhir, DPR juga mendorong pemerintah untuk membentuk satu peta agraria agar tidak ada tumpang tindih.
"Ada keinginan untuk kita mempunyai satu peta sehingga kemudian tidak ada tumpang tindih mispersepsi mengenai masalah lokasi," ujarnya.
Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) mengusulkan agar Presiden RI Prabowo Subianto membentuk lembaga khusus bersifat Ad Hoc untuk program reforma agraria. Badan Pelaksana Reforma Agraria diharapkan mampu menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Sekjen KPA, Dewi Kartika mewanti-wanti Badan Pelaksana Reforma Agraria jangan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi (Kemenko Ekonomi). Ia khawatir dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi.
Usulan itu disampaikan Dewi Kartika dalam audiensi bersama pimpinan DPRI dan unsur pemerintah dari Kabinet Merah Putih, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
"Kami meminta perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksana reforma agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan kerja-kerja terkait reforma agraria," kata Dewi Agraria dalam rapat.