DPR Ingin Bantuan Kemanusiaan Banjir Sumatra Terkoordinasi di BNPB

24 Des 2025, 05:00 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang bicara persiapan pelaksanaan Haji 2026. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya sih...

Komisi VIII DPR ingin merevisi UU Penanggulangan Bencana
Revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat peran BNPB dalam koordinasi penyaluran bantuan kebencanaan agar merata.
Lemhannas menekankan pentingnya penyaluran bantuan berbasis data dan asesmen kebutuhan riil masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mendorong agar bantuan bencana banjir dan longsor di Sumatra dikoordinasikan di satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Marwan, banyak bantuan kemanusiaan dari masyarakat untuk korban banjir Sumatra. Namun, penyalurannya tidak merata sehingga masih terkumpul di satu wilayah saja.

"Banyak masyarakat yang punya rasa empati dan memberikan dukungan juga. Tapi orkestranya ini kurang terpadu. Jadi ada yang bertimpa-timpa, ada yang satu lokasi dikunjungi beberapa masyarakat, akhirnya di situ melimpah. Tapi ada yang jauh sama sekali tidak disentuh," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Karena itu, ia menilai keterbatasan ini perlu diatur lebih lanjut, khususnya terkait koordinasi BNPB dalam menginfornasikan lokasi yang kurang bantuan.

"Ada dapur umum, tapi mereka menjangkau ke situ. Lumpurnya segini (nunjuk betis bagian bawah) kita jalan. Jadi mereka menunggu saja sewaktu-waktu ada orang yang memberi," ucap dia.

1. Komisi VIII bicara peluang RUU BNPB

Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang bicara persiapan pelaksanaan Haji 2026. (IDN Times/Amir Faisol).

Marwan menyatakan, Komisi VIII DPR berkomitmen untuk merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Ia berharap, revisi tesebut dapat menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan kebencanaan agar merata.

"Komisi VIII sudah berkomitmen untuk revisi undang-undang kebencanaan itu. Supaya BNPB punya rentang kendali untuk melakukan koordinasi yang baik," ucap Marwan.

Kendati, Marwan menjelaslan, koordinasi yang dimaksud bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak hukum. Sebab, menurutnya, kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi situasi bencana sudah optimal.

"Nah, memang kemampuan tentara dan polisi TNI kita itu patut diacungi jempol. Tapi kan kalau pelaksanaannya itu dari satu kotak ke kotak itu tidak terpadu. Kita berharap dalam fungsi BNPB punya hak untuk mengatur ini, koordinasikan semua. Fungsi ya, bukan mengomandani tentara," kata dia.

2. Lemhannas soroti pentingnya penyaluran bantuan berbasis data

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily (dok. Kemendagri)

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang berbasis asesmen kebutuhan riil masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Lemhannas pun mempercayakan distribusi bantuan sepenuhnya kepada BNPB sebagai lembaga yang memiliki instrumen analisis kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

“Kami memandang bahwa penyaluran melalui BNPB sangat tepat karena BNPB memiliki instrumen untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujar Ace Hasan saat menyerahan bantuan Lemhannas kepada BNPB di Jakarta, Senin (22/12/2025).

3. Penyaluran bantuan harus sesuai data riil di lapangan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily (dok. Kemendagri)

Ace menekankan, efektivitas bantuan sangat ditentukan oleh keakuratan data kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pengiriman bantuan tanpa asesmen berpotensi dapat menimbulkan penumpukan logistik yang tidak mendesak.

"Kami percaya bantuan akan didistribusikan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan di masing-masing daerah,” kata dia.

BNPB merinci, sejak 29 November hingga Desember 2025, lebih dari 1.200 ton bantuan dari para donatur telah masuk ke BNPB, sekitar 90 persen sudah tersalurkan sesuai klaster kebutuhan. Pemutakhiran data asesmen terus dilakukan bersama pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari penumpukan barang yang tidak mendesak di gudang logistik.