Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku belum menerima surat presiden (supres) terkait pergantian Hadi Tjahjanto dari posisi Panglima TNI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu kapan surpres ini dikirimkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Saya kira sampai sore ini belum (ada supres). Saya tidak tahu nanti kapan (diberikan) tapi mestinya presiden sudah menghitung kapan waktu baiknya untuk dimasukan ke DPR," ujar Sufmi Dasco, Selasa (7/9/2021).
Dasco mengatakan DPR akan memasuki masa reses per 8 Oktober 2021. Dia pun yakin Jokowi akan segera mengirim surpres mengenai pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat.
"Justru itu maksud saya tentunya presiden sudah menghitung kapan waktunya presiden memasukan surat sehubungan dengan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober (masa sidang terakhir) dan masuk bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung," kata dia.
Posisi DPR, lanjutnya, hanya menunggu surpres dari Jokowi. Politikus Gerindra ini menegaskan pengajuan nama Panglima TNI pengganti Hadi merupakan wewenang Presiden Jokowi. "Kita tinggal tunggu saja karena DPR kan tidak dalam posisi kemudian menanyakan ke presiden 'mana suratnya Pak Presiden' kan begitu," sambung Dasco.
Dia pun mengatakan proses pengajuan nama Panglima TNI hingga mekanisme fit and propes test di Komisi I DPR ditargetkan selesai sebelum masa reses.
"Yang biasa-biasa kan memang, kalau namanya cuma satu (nama) itu kan gak terlalu lama. Cukup 2-3 hari. Kecuali namanya lebih dari dua misalnya," kata Dasco.
Jokowi hingga kini, belum menyerahkan surat penunjukan penggantian Hadi Tjahjanto dari posisi Panglima TNI. Padahal, merujuk pada pergantian Panglima TNI yang lalu, Jokowi sudah menunjuk penggantinya tiga bulan sebelumnya.
Surpres tentang pergantian Panglima TNI menjadi kian "dinantikan" di tengah sejumlah embusan nama-nama calon pengganti Hadi sebagai Panglima TNI. Sejumlah politikus menyebutkan nama yang diprediksi akan dipilih Jokowi.
Salah satu nama yang dinilai sebagai kandidat kuat adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, bahkan sempat memastikan Andika akan dipilih Jokowi.
Analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, mengungkap persepsi adanya persaingan antarcalon Panglima TNI muncul lantaran ada aksi "endorse" yang dilakukan oleh sejumlah politikus. "Yang perang adalah sipil-sipilnya atau parpol-parpol di baliknya yang ingin calonnya jadi (Panglima TNI)," tutur dia lagi.
Dia pun menegaskan pergantian Panglima TNI jangan sampai dipolitisasi. Oleh sebab itu, menurutnya, sejak awal saya sudah mengimbau anggota DPR dan MPR untuk melakukan revisi di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, terutama tentang pergantian Panglima TNI.
"Artinya, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan senyap yang menyebabkan proses pemilihan sebaik apa pun menjadi tidak lagi relevan," kata Connie.