DPR Minta KPU Klarifikasi soal Dokumen Syarat Capres yang Dirahasiakan

Rifqy mengatakan, mengacu pada Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik, dokumen persyaratan capres-cawapres bukan sebagai informasi yang dikecualikan. Ia menekankan, tahapan pendaftaran yang berisi dokumen pendaftaran harus bisa diakses publik.

Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana persyaratan itu dilengkapi oleh para peserta pemilu, termasuk capres dan cawapres. Ia pun membandingkannya dengan sikap calon legislatif yang sejak awal telah berupaya membuka seluruh dokumen termasuk visi-misi mereka.

"Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi atas beberapa hal tersebut agar tidak menjadi simpang siur di publik, dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan tidak perlu," kata Legislator Partai NasDem itu.

Rifqy juga menyoroti aturan baru KPU yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Menurut dia, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemiluan, itu diatur berdasarkan UU dan atau setidaknya PKPU.

Selan itu, dia mengatakan, semestinya aturan itu dibuat sebelum tahapan pemilu berlangsung. Jika terkait dengan pendaftaran capres dan cawapres, maka seharusnya dibuat sebelum tahapan pendaftaran capres dan cawapres.

"Kenapa keputusan itu baru dikeluarkan tahun 2025, setelah seluruh tahapan pemilu sudah selesai," ujar dia.

Diketahui, KPU menetapkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Dalam aturan itu, KPU menegaskan, tidak bisa membuka sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden ke publik. Salah satunya, ijazah sebagai dokumen pendidikan.

Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 itu mengungkap, ada 16 jenis dokumen sebagai persyaratan capres dan wakil presiden yang tidak bisa dibuka ke publik. Salah satunya bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Adapun keputusan ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025 lalu, yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, Novy Hasbhy Munnawar. Ada pula, nama Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.