DPR Mulai Berhemat: Perjalanan Dinas ASN Dibatasi, Lampu Dimatikan

27 Mar 2026, 11:23 WIB

Santi Dewi

DPR Mulai Berhemat: Perjalanan Dinas ASN Dibatasi, Lampu Dimatikan

Ilustrasi ruang rapat paripurna di Gedung DPR (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

DPR menerapkan langkah penghematan energi dengan membatasi perjalanan dinas ASN, mematikan lampu dan AC di ruang tak terpakai, serta mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk efisiensi BBM.
Kementerian Pertahanan menyiapkan skema kerja empat hari seminggu dan pengaturan penggunaan alutsista guna menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan nasional.
Pengamat UGM menilai kebijakan WFH satu hari per minggu kurang efektif menghemat BBM karena sulit diterapkan secara disiplin dan berpotensi menurunkan pendapatan sektor transportasi serta UMKM.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kebijakan penghematan ditempuh DPR untuk mengantisipasi ancaman krisis energi sebagai dampak dari peperangan di Timur Tengah. Salah satu yang akan dipangkas adalah perjalanan dinas bagi para ASN yang bertugas di parlemen. Selain itu, biro rumah tangga DPR juga mematikan lampu-lampu di ruang rapat yang sudah tidak lagi dipakai.

"Penghematan yang pertama memang perjalanan-perjalanan dinas dari unsur ASN sudah kami kurangi untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent atau tingkat kemendesakannya tidak terlalu tinggi," ujar Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dalam keterangan, dikutip Jumat (27/3/2026).

"Kami juga sedang exercise dan menyiapkan bila tidak ada agenda persidangan, maka maksimum jam 20.00 malam, lampu-lampu akan kami matikan. Maksimum jam delapan malam dimatikan," kata dia.

Dia mengatakan, belum semua ruangan di dalam gedung parlemen menggunakan sistem otomatis sehingga upaya penghematan itu masih dilakukan secara manual.

"Begitu juga dengan listrik dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, langsung kami matikan," kata dia.

1. DPR berencana batasi penggunaan kendaraan dinas

Indra mengatakan, akan ada pengurangan penggunaan kendaraan dinas. Dengan begitu, bisa mengurangi penggunaan BBM dalam kegiatan terkait parlemen.

"Tapi, detailnya seperti apa masih belum bisa kami sampaikan saat ini. Kami belum menghitung secara kuantitatif. Tapi, langkah ke sana sudah kami persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran," kata Indra.

Dia mengatakan, DPR kembali melakukan kegiatan usai libur Idul Fitri pada Senin (30/3/2026). Bahkan, di Komisi III ada rapat yang terkait dengan kasus-kasus tertentu.

"Rapat-rapat di Komisi III itu dijadwalkan pada tanggal 2 April," kata dia.

2. Kemhan mulai siapkan skema kerja empat hari dalam seminggu

Ilustrasi Gedung Kementerian Pertahanan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto juga mulai diterapkan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka sedang menyiapkan skema penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan.

"Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara terukur dan bertahap sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas energi," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, dalam keterangan, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dia mengatakan, skema yang sedang disiapkan oleh Kemhan merupakan langkah mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Kemhan dan TNI, kata Rico, melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial.

"Efisiensi difokuskan pada aspek pendukung. Sedangkan, operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama dan dijaga secara optimal," ujar dia.

Rico mengatakan, beberapa hal yang sedang disiapkan untuk efisiensi penggunaan BBM, antara lain penyesuaian hari kerja dari lima menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu dengan kebijakan secara adaptif, terukur dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja. Selain itu, akan dilakukan pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi.

3. Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dinilai tak efektif untuk hemat BBM

Ilustrasi SPBU. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, tak yakin kebijakan work from home (WFH) sehari dalam seminggu akan bisa memangkas konsumsi BBM nasional. Dia menilai, menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.

"Barangkali, ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi work from everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ujar Fahmy di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).

Menurut dia, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus. Sementara, pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.

Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.

Penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.

"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," kata Fahmy.