DPR Pangkas Jatah BBM ASN Eselon 1-3, Antisipasi Krisis Energi

Selain berencana menghemat penggunaan BBM, Setjen DPR juga akan memangkas perjalanan dinas bagi para ASN yang bertugas di parlemen. Penggunaan listrik di gedung parlemen pun turut dihemat. Biro rumah tangga DPR akan mematikan lampu-lampu di ruang rapat yang sudah tidak lagi dipakai.

"Penghematan yang pertama memang perjalanan-perjalanan dinas dari unsur ASN sudah kami kurangi untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent atau tingkat kemendesakannya tidak terlalu tinggi," kata Indra.

"Kami juga sedang exercise dan menyiapkan bila tidak ada agenda persidangan, maka maksimum jam 20.00 malam lampu-lampu akan kami matikan. Maksimum jam delapan malam dimatikan," kata dia.

Dia mengatakan, belum semua ruangan di dalam gedung parlemen menggunakan sistem otomatis sehingga upaya penghematan itu masih dilakukan secara manual.

"Begitu juga dengan listrik dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, langsung kami matikan," kata dia.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta. Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai Maret 2026. Kebijakan ini untuk mengantisipasi krisis energi sebagai dampak dari peperangan di Timur Tengah.

"Pokoknya akan diterapkan bulan ini," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu belum mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi kepada publik. Meski bulan Maret segera berakhir, tetapi Airlangga menyebut masih ada beberapa hari untuk memfinalkan kebijakan tersebut.

"Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," tutur dia.

Namun dalam pandangan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Bhima Yudhistira, rencana untuk menerapkan kebijakan bekerja satu hari dari rumah atau work from home (WFH) dinilai tidak efektif untuk menekan konsumsi BBM. Momentum arus balik Lebaran justru mendorong penggunaan BBM ke titik tertinggi, sehingga WFH bagi sebagian kecil pekerja tidak akan memberikan pengaruh signifikan.

"Pengaruh WFH ke konsumsi BBM kecil. Pertama, momentumnya masih mudik Lebaran. Ada kenaikan permintaan BBM lebih tinggi dari hari biasa," ujar Bhima di Jakarta pada Senin (23/3/2026).

Ia juga menyoroti potensi ketidakpatuhan sektor swasta. Industri padat karya dan sektor produktif cenderung mengabaikan anjuran WFH demi menjaga output kerja, sehingga kebijakan ini kemungkinan besar hanya efektif di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.

"Swasta diperkirakan tidak mengikuti anjuran WFH karena berpengaruh ke produktivitas kerja. Akibatnya seruan pemerintah hanya berlaku di kementerian/lembaga dan BUMN," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, aktivitas harian masyarakat tidak berhenti meski statusnya bekerja dari rumah. Kendaraan tetap digunakan untuk keperluan domestik yang selama ini luput dari kalkulasi pemerintah.

"Konsumsi BBM akan terlihat saat sekolah masuk. Meski PNS kerja di rumah, tetap ada aktivitas seperti ke pasar dan antar anak sekolah. Jadi, konsumsi BBM tetap tinggi pasca-Lebaran," tutur dia.