DPR: Pesantren Harus Jadi Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Maju

Sementara Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said menyampaikan, pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren kini dalam tahap akhir, termasuk revisi aturan dan struktur eselon.

Ia juga menegaskan pentingnya standar bangunan pesantren melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), diupayakan gratis bagi lembaga keagamaan.

"PBG dan SLF pesantren diupayakan gratis bagi lembaga keagamaan," ujar dia.

Praktisi pendidikan, Badriyah Fayumi, memberi masukan agar Ditjen Pesantren harus menjadi implementator dari UU Pesantren. Ditjen pesantren harus mampu mempercepat rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi semua jenis dan jalur pendidikan pesantren, baik formal maupun nonformal. "Termasuk harus merekognisi santri dan lulusannya," ujar dia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menambahkan, pesantren adalah akar pendidikan bangsa yang harus diperkuat melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.

Direktorat baru ini diharapkan bisa menaungi pemberdayaan pesantren, pendidikan pesantren, ma’had aly, dan pendidikan diniyah dan Al-Qur’an.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan kewenangan untuk menetapkan calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren sepenuhnya di tangan Presiden. Sesuai prosedur yang ditetapkan, Kemenag berperan mengajukan nama.

“Kalau dirjen nanti diusulkan menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu,” ujar dia.

Kendati, Kamaruddin menjelaskan, izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah terbit. Dokumen tersebut sedang diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera diselesaikan. Insyaallah tidak menyeberang tahun,” kata dia.