Akhirnya DPR Sahkan Perubahan UU Terorisme

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Agus Hermanto selaku Wakil Ketua DPR RI dari Partai Demokrat. Turut duduk bersama Agus di kursi pimpinan adalah empat pimpinan DPR yakni Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah masing-masing selaku wakil ketua DPR RI turut hadir dalam rapat.

Tercatat dari daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota DPR RI, sebanyak 281 anggota hadir dalam rapat paripurna ke-26 ini. Taufik Kurniawan selaku wakil ketua DPR RI tampak tidak hadir dalam rapat paripurna sampai rapat selesai diselenggarakan.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tampak hadir dalam rapat paripurna DPR RI. Menkumham diketahui sebagai pemegang mandat Surat Presiden (Surpres) sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas RUU Terorisme bersama DPR.

Sebelum rapat dimulai, sebelumnya Yasonna menyampaikan tidak ada definisi paten secara global mengenai terorisme. Pada awalnya, pihak pemerintah tidak menyertakan definisi dari terorisme itu sendiri ketika dilakukan pembahasan.

Definisi terorisme akhirnya ditetapkan ketika dilakukan rapat kerja bersama dengan pansus RUU  Terorisme. Mereka mendengarkan pendapat dari berbagai fraksi dan petinggi negara lainnya.

RUU Terorisme sudah dibahas selama kurang lebih dua tahun lamanya. Pada Kamis (24/5) malam menjadi hari terakhir RUU dibahas oleh DPR dan pemerintah. Hasil rapat kemudian dibawa ke rapat paripurna pada hari ini.

Yasonna selaku perwakilan dari pemerintah menyampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga menyetujui untuk disahkannya UU Terorisme tersebut. Ia menilai UU itu akan menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan terorisme. 

Sementara, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii menyampaikan laporan pembahasannya dan poin-poin perubahan yang ada di dalam UU yang baru, termasuk menyebutkan definisi terorisme yang sudah disepakati. 

Di dalam UU Terorisme yang baru, juga menambahkan ketentuan perlindungan bagi korban aksi terorisme secara komprehensif berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi. 

"RUU juga mengatur pemberian hak bagi korban (aksi terorisme) yang mengalami penderitaan," kata Syafii.