DPR Sentil Pemerintah soal Anggaran Influencer Jadi Buzzer Rp1 Triliun

21 Agu 2020, 11:57 WIB

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Beredarnya temuan ICW tentang pemerintah yang menggelontorkan dana hampir sebesar Rp1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer membuat anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, geram.

Sebab, pada saat yang sama, anggaran untuk lembaga riset vaksin virus corona hanya sekitar Rp5 miliar. Padahal hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemik COVID-19.

"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer," kata Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2020).

1. DPR desak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk riset vaksin

ilustrasi pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Mulyanto mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma ini, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan COVID-19.

Untuk itu, Mulyanto meminta Pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin COVID-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai.

“Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, Pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin,” ujar dia.

2. Anggaran riset vaksin masih jauh untuk mendapat hasil maksimal

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Sebelumnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo saat Pidato di Sidang MPR 2020 pekan lalu menyampaikan telah mengalokasikan anggaran Rp25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan COVID-19. Dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 US$ per dosis untuk 170 juta dosis.

“Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit," sindir Mulyanto.

Menurut Mulyanto, ketimbang membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin, sebaiknya anggaran yang besar itu dipakai untuk membiayai riset vaksin Merah Putih ini secara lebih serius. Harapannya dengan anggaran yang cukup itu vaksin buatan anak bangsa ini dapat lebih cepat beredar ke pasar.

3. DPR imbau Presiden untuk memperhatikan riset vaksin

YouTube/Sekretariat Presiden

Mulyanto prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi, peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin COVID-19 tapi di sisi lain, pemerintah tidak menyediakan anggaran yang cukup.

Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen menyebut anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat kran air, yang keluar hanya tetesan.

“Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi Negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau,” ujar Mulyanto.

4. ICW paparkan anggaran data aktivitas digital pemerintah sejak 2014

Ilustrasi media sosial (/IDN Times/Sukma Shakti)

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyebut, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sejak 2014-2020 mencapai Rp1,29 triliun. Sementara, untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer mencapai Rp90,45 miliar.

"Jumlah anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar," kata Egi dalam keteranganya, Kamis (20/8/2020).

Berikut rincian anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital dari 2014-2020 yang diungkap ICW dalam rilisnya:

- Tahun 2014 dengan 2 paket pengadaan, anggaran Rp609 juta
- Tahun 2015 dengan 3 paket, anggaran Rp5,3 miliar
- Tahun 2016 dengan 1 paket pengadaan, anggaran Rp606 juta
- Tahun 2017 dengan 24 paket pengadaan, anggaran Rp535,9 miliar
- Tahun 2018 dengan 42 paket pengadaan, anggaran Rp247,6 miliar
- Tahun 2019 dengan 36 paket pengadaan, anggaran Rp183,6 miliar
- Tahun 2020 dengan 25 paket pengadaan, anggaran Rp322,3 miliar

Total anggaran Rp1,29 Triliun dengan 133 paket pengadaan.

Sementara anggaran aktivitas yang melibatkan influencer yang dimulai dari 2017, ini rinciannya:

- Tahun 2017 dengan 5 paket pengadaan, anggaran Rp17,68 miliar
- Tahun 2018 dengan 15 paket pengadaan, anggaran Rp56,55 miliar
- Tahun 2019 dengan 13 paket pengadaan, anggaran Rp6,67 miliar
- Tahun 2020 dengan 7 paket pengadaan, anggaran Rp 9,53 miliar

Total 40 paket pengadaan dengan anggaran Rp90,45 miliar