DPRD Curigai Usulan Anggaran Konsultan Kampung Kumuh DKI Rp556 Juta

04 Nov 2019, 19:30 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mencurigai anggaran konsultan kampung kumuh per RW di pos Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Yuke menjelaskan, usulan anggaran bernama Community Action Plan (CAP) itu, di dalam KUA-PPAS disulkan sebesar Rp556.112.770. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar personel sebesar Rp475,8 juta dan sisanya membayar nonpersonel sebesar Rp29.757.030.

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan lainnya untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discussion (FGD).

1. Anggota DPRD terkejut

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Yuke mengaku terkejut melihat dan mendengarkan usulan tersebut, meski anggarannya masih bersifat sementara.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" kata Yuke di Gedung DPRD, Senin (4/11).

2. Kegiatan penataan kampung kumuh tak pernah terlihat

IDN Times/Dini Suciatiningrum

Yuke mengatakan, tak pernah melihat ada kegiatan penataan kampung kumuh selama dua tahun ini. Bahkan, selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.

Meski demikian, ia setuju dengan penataan kampung kumuh, namun harus tetap dievaluasi anggarannya.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," ujarnya.

3. Komisi D akan evaluasi anggaran

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, memastikan pihaknya akan mengevaluasi anggaran tersebut. Komisi D rencananya akan kembali mendengarkan paparan eksekutif.

"Nanti mereka paparkan ulang seperti apa yang bagus dan efektif, akuntabel. Ini flat Rp600 (juta) semua, RW kan macam-macam, ada yang padat ada yang gak. Nah, itu saya bilang diefisiensikan," jelas politikus Gerindra itu.