Jakarta, IDN Times - Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) tahap pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu hal yang dinilai perlu evaluasi adalah terkait ketepatan waktu pembagian bansos.
Usul tersebut diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin (4/5).
Mujiyono menilai ada sejumlah faktor yang membuat Pemprov DKI Jakarta terlambat menyalurkan bansos. Pertama, penyedia bansos terkendala pasokan barang, kedua paket bansos yang telah dikirimkan terlambat datang.
"Perlu kiranya Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi kembali terdapat pelaksanaan bansos warga terdampak COVID-19 dan mempertimbangkan memberi bantuan uang tunai," jelas Mujiyono.
Mujiyono menjelaskan, ada sejumlah keuntungan apabila bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah daerah dinilai akan terhindar dari kesulitan menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan pokok warga.
Selain itu, biaya distribusi dan pengemasan bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diberikan lebih maksimal. Warga penerima bantuan pun dinilai akan memiliki kebebasan menentukan prioritas kebutuhan masing-masing selama pandemik COVID-19 atau virus corona.
"Pemberian dalam bentuk uang tunai akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menghidupkan perekonomian kecil di sekitar tempat tinggalnya seperti warung kecil dan warung makan," jelasnya.
Dengan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga diasumsikan akan pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok. Mujiyono mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyiapkan protokol COVID-19 di sejumlah lokasi lebih tegas hingga ancaman pencabutan bantuan sosial. Selain itu Pemprov DKI juga diminta tetap melakukan operasi pasar agar harga-harga tetap stabil.
Pemprov DKI juga diminta menganggarkan Rp10,63 miliar untuk penyediaan dua buah masker kain bagi tiap warga. Angka tersebut didapat dari asumsi jumlah warga DKI yang mencapai 11 juta orang.
"Kebutuhan anggaran selama satu bulan pelaksanaan BLT sebesar Rp714.390.534 yakni jumlah penerima sebanyak 1.194.633 orang dikali Rp598 ribu," jelasnya.