Jakarta, IDN Times - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai subsidi pemerintah untuk tarif moda transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) masih tinggi.
"Usulan tarif dari MRT dan LRT saat ini berbeda dari awal pembangunannya makanya pembahasannya lama," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso pada IDN Times, di kantor DPRD, Rabu (20/3).
Santoso menjelaskan, tarif yang saat ini diajukan LRT Jakarta adalah Rp41 ribu, dengan subsidi sebesar Rp35 ribu. Sehingga penumpang membayar Rp6 ribu.
Sedangkan untuk MRT Jakarta, subsidi yang diajukan sebesar Rp21 ribu dan penumpang hanya membayar Rp10 ribu.
"Tarif itu jomplang dari yang dulu diusulkan. Saat awal pembangunan tarif LRT cuma Rp15 ribu. Jadi subsidinya Rp10 ribu dan rakyat hanya bayar Rp5 ribu. Begitu pula MRT yang tarifnya hanya Rp18 ribu kan subsidinya bisa Rp8 ribu, penumpangnya bayar Rp10 ribu. Ini kok naiknya tinggi," paparnya.
Santoso mengungkapkan, dengan pengajuan tarif yang diajukan saat itu, maka DPRD menyetujui pembangunan dua moda transportasi tersebut.
"Sebenarnya kami sudah ploating anggaran untuk satu tahun tapi dengan tarif yang berubah kami menginginkan ada rasionalisasi usulan kebutuhan subsidi bagi tarif LRT yang mencapai Rp327 miliar untuk sembilan bulan pengoperasian di tahun 2019," kata dia.
Tarif keekonomian yang diusulkan tim penentu tarif Pemprov DKI untuk LRT rute Kelapa Gading-Velodrome sebesar Rp6.000.
Berdasarkan usulan, subsidi yang harus diberikan untuk LRT sebesar Rp35.655 per penumpang dengan estimasi penumpang sebanyak 14.255 per hari.
“Sementara, LRT saja 1 kilometer harganya Rp327 miliar, berarti satu senti meternya berapa ratus juta. Saya lihat ini ada pemborosan, ini kan dananya dari pajak rakyat,” ujarnya.
Santoso menegaskan, saat ini DPRD masih keberatan dengan subsidi yang diajukan sebab kenaikan sampai 210 persen.
Menurutnya tarif ideal MRT dan LRT adalah Rp20 ribu sehingga subsidinya tidak terlalu tinggi.
"Saya berharap minggu ini sudah ada keputusan sebab kami tidak mau menghambat peresmian yang akan dilakukan Pak Jokowi. Tetapi keputusan ini kan tidak melibatkan banyak orang juga," ucapnya.