Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencarikan tempat lain untuk para pencari suaka. Sebab, merek tak boleh menempati lahan Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, mulai akhir Agustus ini.
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ucap Prasetio dalam rapat pembahasan masalah pengungsi di lantai 10, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.
"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," kata Taufan.
Sementara itu, bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 lalu, akan dihentikan mulai hari ini.
"Bantuan dari kita makanan selesai hari ini terakhir, jadi mulai besok sampai 31 Agustus kita gak beri makanan lagi," kata Syarif, selaku Perwakilan Sudinsos Jakarta Barat.
Sayang, UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa ke mana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019. UNHCR meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.