DPRD Jabar Dukung Dana Bencana Rp20 M, Tapi Audit Izin Kawasan Resapan

02 Des 2025, 15:36 WIB

Menko PMK Pratikno tinjau proses penanganan bencana tanah longsor di Dusun Situkung

Menko PMK Pratikno tinjau proses penanganan darurat bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, pada Selasa (18/11/25). (Dok. Kemenko PMK)

Intinya sih...

Apresiasi kebijakan gubernur: reboisasi berbasis rakyat sebagai terobosan cerdasMeski kritis terhadap kondisi lapangan, Iwan Suryawan memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi. Mulai dari alokasi anggaran Rp20 miliar untuk Siaga Darurat Bencana hingga inisiatif Reboisasi Berbasis Rakyat yang akan menggaji warga untuk menanam pohon.
Audit total izin-izin di kawasan resapan airDukungan terhadap anggaran dan kebijakan konservasi harus seiring dengan ketegasan dalam pengawasan implementasi di tingkat kabupaten/kota. Iwan Suryawan menyoroti masalah utama yang terletak pada lemah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penanggulangan bencana, termasuk alokasi anggaran Rp20 miliar untuk Siaga Darurat dan inisiatif percepatan reboisasi berbasis insentif.

Namun, ia juga memberikan catatan kritis yang harus menjadi fokus utama Pemprov Jabar dalam mitigasi jangka panjang, terutama terkait pengawasan tata ruang dan dampak ekonomi bencana.

Bencana banjir dan longsor di Jawa Barat dinilai Iwan Suryawan bukan lagi hanya faktor cuaca, melainkan konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan yang parah dan menahun di wilayah hulu. Data BPBD Jabar yang mencatat 74 kejadian bencana dalam kurun waktu singkat 1–12 November 2025, dengan 9.810 jiwa terdampak, menjadi bukti nyata.

"Kita tidak bisa lagi menyalahkan cuaca. Pemicu utama adalah hilangnya daya dukung alam. Isu mengenai 80 persen hutan Jawa Barat yang rusak bukan lagi sekadar wacana, melainkan fakta yang secara nyata terekam dalam data bencana kita," ujar Iwan Suryawan.

Ia menekankan kerusakan hutan menyebabkan air hujan tidak terserap optimal, memicu peningkatan debit air sungai dan tanah longsor, terutama di daerah konservasi kritis seperti Kabupaten Bogor dan Cianjur.

1. Apresiasi kebijakan KDM, reboisasi berbasis rakyat sebagai terobosan cerdas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Meski kritis terhadap kondisi lapangan, Iwan Suryawan memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi. Mulai dari alokasi anggaran Rp20 miliar untuk Siaga Darurat Bencana hingga inisiatif Reboisasi Berbasis Rakyat yang akan menggaji warga untuk menanam pohon.

"Kami mendukung total kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menekankan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi lingkungan. Langkah seperti reboisasi berbasis insentif adalah terobosan yang cerdas, karena ia tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar," kata Iwan.

Ia melihat pendekatan Gubernur Dedi yang berfokus pada mitigasi struktural jangka panjang, seperti pembenahan aliran sungai dan penataan ruang, sudah berada di jalur yang benar.

2. Audit total izin-izin di kawasan resapan air

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan. (Humas PKS Kota Bogor).

Dukungan terhadap anggaran dan kebijakan konservasi harus seiring dengan ketegasan dalam pengawasan implementasi di tingkat kabupaten/kota. Iwan Suryawan menyoroti masalah utama yang terletak pada lemahnya pengawasan tata ruang dan praktik perizinan yang menyimpang.

Ia secara tegas meminta Pemprov Jabar untuk bertindak lebih keras di wilayah konservasi kritis. "Dukungan pada kebijakan konservasi harus seiring dengan ketegasan menindak pelanggaran tata ruang. Kita perlu audit total terhadap izin-izin yang dikeluarkan di kawasan resapan, seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak. Percuma kita tanam pohon, jika di hulu masih terus dibangun vila ilegal," tegasnya.

3. Dampak bencana terhadap stabilitas ekonomi makro Jabar

Petugas TNI dan Polri tengah melintas endapan lumpur akibat banjir bandang untuk proses evakuasi di Palembayan, Kabupaten Agam. (IDN Times/Halbert Caniago)

Bencana di Jawa Barat, menurut Iwan, bukan hanya isu sosial dan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro.

Merujuk pada data BPS Jabar 2025, ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan bencana telah mendongkrak inflasi, khususnya pada kelompok bahan makanan, akibat gangguan distribusi dan kerusakan lahan pertanian.

"Gangguan distribusi, kerusakan lahan pertanian, dan terputusnya akses jalan akibat longsor dan banjir, sebagaimana yang terekam BPS Jabar, secara langsung memengaruhi stabilitas harga. Bencana ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro," jelasnya.

Oleh karena itu, Iwan mendorong agar Pemprov memasukkan data kerugian ekonomi ini sebagai pertimbangan utama dalam alokasi APBD untuk mitigasi ke depannya.