Dua Hakim PN Jaksel Diberhentikan Sementara, Tapi Masih Dapat Gaji

30 Nov 2018, 12:30 WIB

Ilustrasi (Instagram @humasmahkamahagung)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Mahkamah Agung akan memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur, Sumino. Keduanya akan dimintai keterangan terkait kasus kongkalikong perkara yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua hakim PN Jaksel yakni Isywahu Widodo dan Irwan ditangkap oleh lembaga antirasuah pada Selasa (27/11) kemarin di kamar kost-kostan di Jalan Ampera. Mereka diduga baru saja menerima suap dari panitera PN Jaksel, Muhammad Ramadhan. Total suap yang akan diberikan oleh pengacara bernama Arif Fitrawan mencapai Rp150 juta dan SGD$47 ribu.

Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan badan pengawas akan melakukan evaluasi mengenai apakah pengawasan di pengadilan sudah berjalan.

"Dia punya kewajiban untuk membina dan mengawasi para anggotanya dan demikian dari badan pengawas akan memeriksa apakah pernah rapat dan lain sebagainya," ujar Suhadi ketika memberikan keterangan pers di kantor Mahkamah Agung pada Kamis (29/11).

Lalu, apa sanksi yang akan diberikan oleh MA seandainya terbukti Ketua Pengadilan Negeri terbukti lalai dalam memberikan pengawasan?

1. Ketua Pengadilan Negeri bisa saja dicopot seandainya lalai

Pexels.com/Pixabay

Menurut Suhadi, apabila terbukti Ketua Pengadilan Negeri terbukti lalai dalam memberikan pengawasan sehingga memberikan celah untuk terjadinya praktik suap, maka akan ada sanksi yang menanti. Sanksi yang terberat yakni pencopotan.

"Seperti yang di Bengkulu, dicopot," kata Suhadi.

Sebaliknya, apabila pengawasan telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi celah pemberian suap tetap ada, maka ketua pengadilan bisa lepas dari sanksi. Walaupun jajaran hakim dan panitera penggantinya diduga ikut terlibat.

2. Mahkamah Agung pun bingung berbagai aturan yang ada tidak mencegah praktik suap

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Suhadi pun juga mengaku bingung mengapa masih banyak hakim yang masih menerima uang suap. Padahal, dari tingkat kesejahteraan, gaji hakim masih lebih baik dibandingkan polisi dan jaksa.

Sementara, regulasi yang digunakan untuk mencegah praktik korupsi juga sudah ada. Aturan itu antara lain Perma dan Maklumat Ketua MA.

"Semua upaya sudah kami laksanakan. Regulasi seperti Perma (Peraturan MA) nomor 7 (mengatur tentang penegakan disiplin hakim), 8 (pengawasan dan pembinaan atasan langsung), dan nomor 9 (pedoman penanganan pengaduan) tahun 2016 sudah ada. Terus ada Maklumat Ketua MA kemudian turun ke bawah untuk pembinaan, pengawasan dan sebagainya," ujar Suhadi.

Tapi, toh aturan itu tetap tidak ampuh mencegah hakim kongkalikong kasus dengan panitera pengganti dan advokat.

"Kira-kira bagaimana resep yang kita perlukan," kata dia lagi.

3. Dua hakim PN Jakarta Selatan diberhentikan sementara, namun masih menerima 50 persen gaji

telegrafi.com

Sementara, sanksi untuk dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Mereka telah diberhentikan sementara sambil menanti keputusan hukum kasusnya inkracht. Kendati begitu, Iswayhu dan Irwan masih bisa menerima gaji separuhnya setiap bulan.

"Hak dan kesejahteraannya hanya diberikan 50 persen," ujar Suhadi kemarin ketika memberikan keterangan pers di kantor MA.

Pemberhentian permanen baru diberlakukan seandainya putusan hukum telah berkekuatan tetap. Iswahyu dan Irwan menerima suap agar kasus perdata yang sedang mereka tangani yakni antara PT CML dan PT AMR diputus N.O (gugatan tidak diterima). Untuk putusan itu, dua hakim menerima suap Rp150 juta.

Sedangkan suap senilai SGD$47 ribu akan diberikan usai pembacaan putusan yang direncakan seharusnya Kamis kemarin.