Dua Menteri Akui Ada Salah Ketik Dalam Draf Omnibus Law Cipta Kerja

Ketika dikonfirmasi kepada Menkopolhukam Mahfud MD, ia mengakui memang ada kesalahan pengetikan di rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Namun, kekeliruan itu hanya ada di satu pasal saja. 

"Ndak ada banyak (yang salah). Cuman satu (pasal)," ujar Mahfud di kantor Kemenkopolhukam seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Selasa (18/2). 

Ia mengatakan pemerintah akan memperbaiki kekeliruan pengetikan itu. Mahfud turut mengomentari beberapa pasal yang diprotes oleh kelompok yang menilai terdampak dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Beberapa aturan yang diprotes antara lain mengenai skema pengupahan yang menjadikan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebagai satu-satunya besaran gaji, berkurangnya pesangon ketika di-PHK, penghapusan cuti khusus hingga pengaturan tenaga kerja kontrak. 

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu poin-poin yang disebutkan tidak termasuk salah pengetikan. Protes dinilai Mahfud karena adanya perbedaan pendapat. 

"Itu kan bukan karena salah (pengetikan), tapi karena orang beda pendapat. Kalau beda pendapat diperdebatkan di DPR," tutur dia. 

Kekeliruan pengetikan ini seolah tidak dianggap serius oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Ia mengatakan akan memperbaiki poin kekeliruan itu saat digelar sidang pembahasan bersama DPR. 

"Nanti di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis," kata Yasonna. 

Peluang untuk perbaikan juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen Senayan. Dasco mengaku sudah tahu soal kesalahan pengetikan itu dan pemerintah diberi kesempatan untuk memperbaiki. 

"Dalam draf itu kan ada kesalahan ketikan. Oleh karena itu nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," ujar politikus Partai Gerindra itu. 

Ketika anggota DPR melakukan peninjauan maka kekeliruan di dalam pasal itu bisa diperbaiki. 

Kendati masih menuai perdebatan, tetapi Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah membuat target agar UU Omnibus Law bisa rampung dalam waktu 100 hari. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan antara presiden dengan para elite koalisi parpol sudah bertemu pada (14/1). Salah satu yang dibahas yakni mengenai omnibus law cipta lapangan kerja. 

Arsul mengatakan draf RUU Cipta Lapangan Kerja memasuki tahap finalisasi. 

"Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja) sedang difinalisasi oleh pemerintah dan segera disahkan," ujar Arsul pada (15/1) lalu. 

Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akhirnya diserahkan ke DPR pada (12/2) lalu. Ia mengatakan RUU itu bisa disahkan bertepatan dengan HUT ke-75 RI. Kendati terkesan ngebut, namun Arsul memastikan DPR dan pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja.