Dugaan Pelanggaran HAM di Papua, Jenderal TNI Andika: Saya Tidak Takut

07 Nov 2021, 13:24 WIB

Calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Jenderal Andika Perkasa (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku terbuka dan tak takut bila dugaan pelanggaran HAM di Papua yang menyeret namanya, diusut lagi. Di dalam laporan yang pernah dirilis oleh Human Rights Watch (HRW), nama Andika terseret dalam pembunuhan tokoh Papua Theys Hilo Eluay pada 2001 lalu.

Theys diculik dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa sehari usai menghadiri upacara Hari Pahlawan di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD di Jayapura. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Kepolisian Daerah Papua menghasilkan kesimpulan pembunuhan itu dilakukan tujuh anggota Kopassus.

Nama Andika muncul di dalam surat yang dikirim ayah salah seorang terdakwa kepada Kepala Staf TNI AD saat itu, Jenderal Ryamizard Ryacudu. Anggota Kopassus itu mengaku kepada sang ayah soal pembunuhan Theys. Imbalannya, anggota Kopassus tersebut bakal diberikan karier di Badan Intelijen Negara (BIN), di mana ketika itu pucuk pimpinannya masih dijabat A.M. Hendropriyono, yang tak lain adalah mertua Andika.

"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada (bukti). Monggo, gak ada keraguan atau ketakutan," ujar Andika kepada media di kompleks parlemen Senayan, pada Sabtu 6 November 2021.

Sementara, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menuding dugaan pelanggaran HAM di masa lalu itu sengaja dilempar oleh sejumlah LSM untuk menjegal Andika agar tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan.

"Mengapa baru disampaikan sekarang? Kemarin-kemarin tidak ada laporan dari Komnas HAM mengenai hal tersebut," kata TB ketika berbicara di stasiun CNN TV pada Sabtu kemarin.

Apa komentar masyarakat sipil soal tudingan yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut?

1. Koalisi sipil hanya ingin kasus pembunuhan Theys Eluay diusut tuntas

Rekam jejak Jenderal Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Desember 2022 (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar menepis tuduhan TB Hasanuddin bahwa mereka sengaja menyasar Jenderal Andika. Mereka hanya berharap Komnas HAM kembali membuka kasus pembunuhan Theys dan dilakukan pengusutan yang menyeluruh hingga terungkap siapa aktor intelektualnya.

Selama ini, Mahkamah Militer III di Surabaya hanya menjatuhkan vonis bui antara 2 hingga 3,5 tahun kepada tujuh terdakwa anggota Kopassus yakni Letkol Hartomo, Mayor Doni Hutabarat, Kapten Rionardo, Lettu Agus Supriyanto, Sertu Asrial, Sertu Laurensius, dan Praka Achmad Zulfahmi. Mereka memang dipecat dari TNI. Tetapi pada 2016 lalu, salah satu mantan terpidana yakni Mayjen Hartomo diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

"Jadi, sebagai bentuk akuntabilitas agar yang diungkap bukan hanya pelaku lapangan saja. Ini kan sempat ditelusuri juga oleh Komnas HAM tapi hanya sampai di level pelaku saja lalu ditutup," ujar Rivan ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, pada Minggu (7/11/2021).

Ia juga menepis tudingan bahwa koalisi sipil sengaja ingin menjegal agar Andika tak lolos jadi Panglima TNI. Menurut Rivan, mereka hanya mendorong agar terjadi rotasi matra.

"Jadi, bukan kami semata-mata mendorong Angkatan Laut yang terpilih jadi pucuk pimpinan di TNI. Supaya ada dinamika yang berjalan, sehingga tidak semuanya berpangku di Angkatan Darat," kata dia lagi.

2. Anggota Komisi I tak mempermasalahkan harta kekayaan Andika yang nominalnya fantastis

Rincian harta kekayaan Jenderal Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI periode 2021 hingga 2022 (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, pertanyaan terkait sumber harta kekayaan Andika yang nominalnya fantastis dilontarkan. Berdasarkan data harta kekayaan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nominalnya mencapai Rp179,9 miliar. Andika tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan selama berkarier di TNI.

Dave menjelaskan, anggota komisi I sudah tidak lagi mempermasalahkan soal nominal harta kekayaan itu.

"Sebenarnya itu kan tidak perlu dipermasalahkan lagi karena itu kan sudah dia laporkan dan diperiksa KPK. Jadi, sudah terbukti tidak ada dugaan kasus korupsi atau pendapatannya diperoleh dari hal-hal yang tidak jelas," kata Dave ketika berbincang di program Ngobrol Seru bersama IDN Times, Sabtu 6 November 2021.

"Jadi, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Sekarang, kita lebih baik fokus bagaimana Pak Andika membangun solidaritas dan moralitas prajurit di dalam menghadapi tantangan yang terjadi," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, menyayangkan sikap yang dipilih oleh anggota Komisi I. Seharusnya, kata Rivan, anggota komisi I mempertanyakan mengapa Andika baru sekali melaporkan harta kekayaannya.

3. Anggota Komisi I beri restu bagi Andika Perkasa jadi Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (IDN Times/Aryodamar)

Usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Sabtu kemarin selama sekitar tiga jam, anggota Komisi I DPR pun meluluskan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada 8 November 2021.

"Terkait permohonan persetujuan atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat KSAD untuk diberikan persetujuan menjadi panglima TNI, kemudian juga poin lainnya adalah untuk rencana pemberhentian dengan hormat dari jabatan panglima TNI atas nama Hadi Tjahjanto," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Sabtu, 6 November 2021.

Meutya mengatakan, kesimpulan rapat Komisi I tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Andika pun mengapresiasi keputusan Komisi I DPR.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi I yang sudah menyetujui dan saya siap menunggu tahapan berikutnya di DPR," ujar Andika.