Duh! Mensos Akui Masih Ada Orang Kaya Dapat Bansos, Ini Strategi 2022

16 Agu 2021, 20:55 WIB

Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 (YouTube.com/Ministy of Finance Republic of Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya masih terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu terkait masih adanya aduan bahwa warga yang berkecukupan mendapatkan bansos karena dekat dengan pemangku kebijakan.

Saat ini, kata Risma, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedang diperbaiki dari sisi kualitas.

"Secara angka itu sudah clear. Namun, kita perlu memperbaiki kualitas data. Misalkan, ada yang menyampaikan bahwa kami lebih berhak menerima, karena tetangga saya lebih kaya. Tapi, karena dekat dengan seseorang yang mengambil kebijakan itu sehingga dia dapat," ujar Risma melalui Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2022 pada kanal YouTube Ministry of Finance Republic of Indonesia, Senin (16/8/2021).

1. Perbaikan dilakukan setiap bulan

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Menurut Risma, perbaikan data harus dilakukan setiap bulan agar akurat. Ini untuk mengakomodasi perubahan status warga yang terjadi dengan cepat.

"Data itu kita perbaiki di tiap minggu ketiga untuk perbaikan di bulan ke berikutnya. Ini perlu kita lakukan, seperti tiba-tiba terjadi bencana, kemudian terjadi lahir, mati, pindah, datang, itu akan berpengaruh terhadap penerimaan atau pengeluaran bulan berikutnya. Ini yang kita lakukan saat ini," jelas Risma.

2. Ditambah usulan baru, penerima BPNT menjadi 24,7 juta

Ilustrasi penyaluran bansos. (Dok. Kemensos)

Selain perbaikan data, Risma pun mengatakan dia menerima data usulan baru dari daerah sebanyak 5,9 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga total penerima menjadi 24,7 juta orang.

"Itu adalah usulan daerah baru yang dimasukkan kepada kami dan alhamdulilah Ibu Menkeu menyetujui sehingga total pada tahun 2022 sebanyak 24,7 juta jiwa," kata Risma.

Risma pun mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa bansos yang tetap adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dikeluarkan hanya karena terjadi pandemik COVID-19.

"Sehingga pemberian BST nantinya menyesuaikan kondisi COVID-19," imbuhnya.

3. Kemensos buat aplikasi usul sanggah untuk pengusulan diri sebagai penerima bansos

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Kementerian Sosial (Kemensos) membuat aplikasi khusus untuk seseorang yang merasa dan mengusulkan dirinya berhak menerima bansos yang dinamai Usul Sanggah. Nantinya, Risma mengatakan pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan untuk membuktikan kebenaran tersebut.

"Masyarakat juga bisa menyanggah. Kalau misalkan mengetahui bahwa seseorang itu tidak berhak, maka mereka juga bisa menyampaikan bahwa si A ini tidak benar," ujar Risma.

"Beberapa hari ini saya menerima surat itu, dan kita tindaklanjuti, ternyata setelah kita cek di lapangan, kita tahu bahwa sebetulnya dia tidak berhak sesuai dengan kriteria, sehingga mereka mengundurkan diri," lanjutnya.