Duit Rp70 Juta ke Menag Lukman Diklaim Uang Ucapan Terima Kasih

Jaksa KPK, Wawan Gunawarto mengatakan dalam Bahasa Indonesia yang lebih sederhana, "bisyaroh" dapat diartikan sebagai bantuan atau ucapan terima kasih. Namun, tetap saja pemberian uang itu tidak bisa dilepaskan karena Lukman merupakan Menteri Agama yang tengah berkuasa. 

"Apalagi momen (pemberiannya) ketika terdakwa sedang maju sebagai Kepala Kanwil," kata jaksa Wawan ketika ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada siang tadi. 

Sehingga, kata dia lagi, tidak bisa dilepaskan antara "bisyaroh" dengan jabatan Lukman sebagai Menag. 

"Pasti ada kaitannya dengan itu (jabatan sebagai Menteri Agama)," tutur dia. 

Wawan mengatakan ketika tim jaksa penuntut menulis di dakwaan bahwa ada penerimaan uang senilai Rp70 juta oleh Menag Lukman, maka hal tersebut didasari oleh bukti dan fakta. Sehingga, mereka tidak sembarangan memasukan informasi itu ke dalam surat dakwaan. 

"Kalau berdasarkan hasil penyidikan, kami meyakini ada (fakta uang yang diterima oleh Menag Lukman) seperti yang dituangkan di dalam persidangan ini," tutur dia lagi. 

Kuasa hukum Haris, Samsul Huda juga menjelaskan pemberian duit Rp50 juta kepada Menag Lukman bukan semata bersumber dari kliennya saja. Duit itu merupakan urunan dan dikumpulkan oleh Kepala Kanwil apabila Menteri berkunjung ke suatu daerah. 

"Itu kebiasaan atau bisyaroh kepada pimpinan yang hadir. Maka inilah PR kita ke depan, supaya gak ada lagi hal-hal semacam itu," kata Samsul tadi siang. 

Sementara, dalam pandangan jaksa KPK, uang urunan yang dilakukan oleh Haris dan rekan-rekannya di Jawa Timur adalah perbuatan ilegal. 

"Kita kan gak tahu sumber duitnya dari mana, terutama untuk operasional Menteri selama di daerah tersebut," kata Jaksa Wawan. 

KPK, kata dia, tetap melihat uang itu merupakan sesuatu yang tidak sewajarnya dan diberikan kepada Menteri. Sebab, sesuai dengan aturan yang ada, apabila Menteri melakukan kunjungan kerja maka sudah disertai dengan anggaran untuk memfasilitasi selama ia berada di daerah tertentu. 

"Kami melihatnya, itu pemberian dari Haris kepada Menteri. Karena uang itu masuknya dari Haris," kata dia lagi. 

Lalu, apa saja bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK sehingga mereka yakin Menteri dari PPP itu memang menerima duit total Rp70 juta? Jaksa Wawan meminta agar publik terus mengikuti persidangan. 

"Nanti, akan kami buktikan di persidangan. Kalau dari hasil penyidikan, kami meyakini seperti apa yang tertuang di dalam persidangan dakwaan ini," kata dia. 

Di dalam surat dakwaan Haris setebal 16 halaman yang dibacakan oleh jaksa, tertulis Haris memberikan uang kepada Menag Lukman senilai Rp70 juta. Pemberian uang pertama senilai Rp50 juta dilakukan di Hotel Mercure Surabaya pada (1/3) lalu. Penyerahan duit kali kedua terjadi pada (9/3) di Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Haris diketahui menyerahkan uang senilai Rp20 juta melalui Herry Purwanto. Ini merupakan bagian dari komitmen yang sudah disiapkan oleh Haris untuk mengurus jabatan sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jatim. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan duit senilai Rp70 juta itu berbeda dengan uang yang disita oleh penyidik lembaga antirasuah dari laci meja kerja Menag Lukman. Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Maret lalu, penyidik menemukan duit senilai Rp180 juta dan US$30 ribu. 

"Itu sumber (uang) yang berbeda. Kalau (uang) Rp70 juta sudah diuraikan di persidangan. Soal diduga diberikan oleh siapa dan untuk kepentingan apa, kami akan dalami di proses penyidikan dengan tersangka RMY (Romi)," kata Febri yang ditemui di gedung KPK. 

Ia juga menggaris bawahi poin penting lainnya yakni KPK tidak menutup kemungkinan untuk terus mengembangkan perkara itu. Apakah ini bermakna Menag Lukman segera menyandang status sebagai tersangka? Kita tunggu saja ya, guys.