Dulu Viral Kini Ditinggal, Kios Blok M Kompak Cabut karena Sewa Selangit

Kondisi ini memicu keresahan yang akhirnya sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia turun langsung ke lokasi, melihat deretan kios kosong, lalu berdiskusi dengan Dirut MRT Jakarta.

“Ketika beberapa kios ditutup karena ditagih iuran yang terlalu mahal, saya sudah mengecek langsung. Memang betul terjadi,” kata Pramono, Rabu (3/9/2025).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pramono telah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat untuk mengalihkan para pelaku UMKM ke area lain yang dikelola langsung oleh MRT.

"Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Dirut MRT, karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memindahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini," katanya.

Pramono menyebut, PT MRT Jakarta akan memberikan sewa gratis selama dua bulan kepada para pelaku UMKM yang akan menempati tempat yang sudah disediakan tersebut, yakni di Blok M Hub.

Pramono berharap tempat tersebut bisa menjadi lokasi terbaik bagi pelaku UMKM karena memiliki fasilitas yang lebih baik dan tertata, seperti adanya pendingin ruangan (AC) dan lingkungan yang lebih bersih.

"Nanti selama dua bulan, kami berikan kebebasan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini," kata Pramono.

Selain itu, Pramono juga meminta kerja sama antara PT MRT Jakarta dengan salah satu koperasi agar dihentikan, jika tidak mematuhi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Permasalahan kenaikan tarif sewa ini, kata Pramono, bukan berasal dari PT MRT Jakarta, melainkan dari pihak koperasi.

Ia juga menyebut, besaran tarif sewa kios batas bawah dan atas yang telah ditetapkan yakni antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta.

"Saya minta untuk kerja sama yang dilanggar oleh koperasi apapun namanya itu, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan maka saya minta untuk di-postpone, kerja samanya dihentikan saja," jelas Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat menjelaskan, kenaikan tarif sewa kios oleh pihak koperasi baru terjadi dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, besaran tarif sewa kios sebelumnya masih sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

"(Kenaikan tarif) ini tiba-tiba karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan," kata Tuhiyat.

Namun, Kopema, koperasi yang mengelola Plaza 2, membantah telah menaikkan tarif sewa kios. Ketua Kopema, Sutomo, mengatakan tuduhan kenaikan sewa tidak sesuai fakta.

Ia menyebut tiga sorotan utama: dugaan pedagang merusak kios pada malam hari, belum melunasi sewa, serta kabar tagihan yang tidak akurat, termasuk rumor kenaikan dari Rp2 juta menjadi Rp15 juta.

“Kami rugi moral, rugi materi, semuanya dirusak total,” kata Sutomo.

Penasihat Kopema, Mumu Mujtahid, menambahkan, keberadaan koperasi justru membantu menghidupkan kembali kawasan Blok M yang sempat mati lebih dari 10 tahun melalui pedagang kuliner.

Ia menjelaskan, sejak 2024, Kopema menjalin koordinasi dengan pengelola lama, PT LAL, sebelum pengelolaan beralih ke MRT Jakarta pada 2025.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai, kenaikan tarif sewa kios yang dilakukan koperasi tanpa kendali menandakan lemahnya regulasi dan kontrol. Karena itu, DPRD DKI akan mendorong adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sewa kios di ruang publik, baik di kawasan MRT, terminal, stasiun, maupun pasar.

“Saya mendorong agar Pemprov bersama BUMD seperti MRT Jakarta dan Pasar Jaya menetapkan rent control mechanism yang adil. Tarif sewa harus mempertimbangkan skala usaha dan kemampuan pedagang, bukan dibebankan dengan pola komersialisasi ala mal. BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar mengejar profit,” ujarnya dalam keterangan dikutip Pemprov DKI.

Selain itu, Rio mengusulkan adanya kuota khusus bagi UMKM lokal di ruang-ruang komersial milik Pemprov DKI maupun BUMD. Bentuk keberpihakannya, antara lain pemberian tarif sewa lebih rendah, jangka waktu kontrak yang lebih pasti, hingga fasilitas pendampingan digitalisasi dan promosi.

“Dengan begitu, keberadaan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa naik kelas,” ucapnya.

Rio menegaskan, ruang komersial di simpul-simpul transportasi publik seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi rakyat, bukan sekadar ruang bisnis berorientasi keuntungan.