Jakarta, IDN Times - Advokat Eggi Sudjana menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
“Dia (Jokowi) sebagai capres harus didiskualifikasi. Pasalnya 463, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ diperintahkan untuk didiskualifikasi oleh Bawaslu dan KPU,” kata Eggi saat berunjuk rasa di Lapangan Banteng, Kamis (9/5).
Unjuk rasa yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, diikuti sekitar seratus orang. Dari Lapangan Banteng, mereka menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu. Selain meminta Jokowi didiskualifikasi, mereka juga menuding ada kecurangan pada pilpres 2019.
Namun aksi ini ternyata tidak memiliki izin. Hal ini diketahui saat Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Unjuk Rasa kepada demonstran.
“Kita sama-sama tidak mencari keributan. Di antara kerumunan masyarakat, jika tidak ada pengendalinya (Polisi) dan jika ada orang yang masuk dan melakukan keributan maka akan saling menyalahkan. Maka dari itu, lebih baik bapak (koordinator) ngobrol dengan saya soal ini,” kata Kapolres Jakarta Pusat.
Para pengunjuk rasa hanya bisa mengatakan sudah mengurus surat tersebut, namun tidak ada yang bisa menunjukkannya.
Walaupun tak mengantongi surat izin, massa tetap menjalankan rencana mereka dengan menggeruduk Kantor Bawaslu hingga sore hari. Sementara personel Kepolisian dan TNI terus berjaga di sekitar Bawaslu dan berusaha mengurai kepadatan lalu lintas akibat dari aksi tersebut.
Eggi Sudjana yang datang ke Bawaslu mengatakan akan melanjutkan aksinya esok, usai salat Jumat. Aksi akan dimulai dari Masjid Istiqlal, Jakarta dengan massa yang lebih banyak.
“Besok akan ada di Istiqlal, Insya Allah” tambah Eggi dalam keterangannya dengan pihak pers.