Eggi Sudjana: Kalau Saya Ditahan, Kriminalisasi Terjadi

Eggi menilai, polisi melakukan kriminalisasi jika nanti ia ditahan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar terkait seruan people power.

"Kalau hari ini tidak ditahan ya Alhamdullilah. Kalau ditahan, ya kriminalisasi terjadi. Itu tidak profesional dan tidak terpercaya," kata Eggi.

Ia pun meminta, pernyataan people power yang ia lontarkan tidak diperkeruh. Menurutnya, people power yang ia maksud bukan dalam artian menggulingkan pemerintahan yang ada, melainkan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

"Cuma yang perlu diingatkan bahwa situasi ini jangan dipelintir. Saya sudah buktikan people power yang dimaksud 2 hari tanggal 9 dan 10 Mei kemarin di Bawaslu, dari Lapangan Banteng juga itu dengan Pak Kivlan. Itulah people power-nya. Walaupun tidak banyak artinya unjuk rasa saja, kan sah itu," jelasnya.

Eggi sebelumnya disebut batal hadir dalam pemeriksaan karena ingin menanti hasil putusan dari pra peradilan terlebih dahulu. Saat dikonfirmasi mengenai alasan kehadirannya, ia mengaku ingin membuktikan kejujuran dan keadilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Kalau saya malah terima kasih pada penetapan tersangka ini, karena ini jadi peluang untuk membuktikan bahwa kejujuran dan keadilan bisa tampak," papar Eggi.

Eggi dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini. Dalam informasi itu, Eggi diminta datang ke Unit V Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya pukul 10.00 WIB.

Eggi dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak lengkap sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang diketahui terjadi pada 17 April 2019 di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dilaporkan oleh Suriyanto.

Sebelumnya, polisi telah memanggil Eggi terkait pernyataan people power untuk diperiksa pada Jumat (3/5) lalu. Namun, Eggi kala itu tidak dapat memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan itu atas laporan relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri, yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Laporan Supriyanto teregister dengan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Selain oleh Supriyanto, Eggi dilaporkan oleh caleg PDIP, Dewi Tanjung, yang melaporkan hal serupa.

Eggi kemudian melaporkan balik Supriyanto ke Bareskrim Polri pada Sabtu (20/4). Laporan Eggi teregister dengan nomor LP/B/0393/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 20 April 2019. Perkara yang dilaporkan adalah Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 220 KUHP Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP.

Pengacara Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution, sebelumnya menyambangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (10/5) untuk mengajukan pra peradilan.

"Hari ini kita resmi mendaftarkan gugatan pra peradilan yang telah menetapkan Eggi sebagai tersangka atas dugaan makar atau dugaan kebencian," katanya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta.

Adapun alasan Eggi melakukan pra peradilan lantaran putusan yang dilakukan Polda Metro Jaya dianggap prematur, karena tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.

"Karena kita ketahui bahwa laporan dugaan tersebut dari Suryanto bukanlah pasal makar, akan tetapi Pasal 160 KUHP tentang menghasut dan penghasutan," jelas dia.

Menurut Pitra, sebelumnya pasal yang disangkakan kepada kliennya adalah Pasal 160 KUHP, kemudian berubah menjadi Pasal 107 KUHP.

"Saya analogikan contoh kecil, kita melaporkan pencurian, ada maling kita laporkan karena sedang mencuri, tiba-tiba di kepolisian jadi tindak pidana korupsi," kata dia.

Selanjutnya, dia mengatakan, yang disampaikan Eggi merupakan suara masyarakat Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, sehingga dia mengklaim kliennya tidak pernah melakukan ujaran kebencian apalagi tindakan makar. Sebagaimana diketahui, Eggi merupakan pengacara atau advokat BPN.

"Tidak ada niat menghancurkan pemerintahan, kan dia unjuk rasa ke KPU dan Bawaslu, kecuali dia unjuk rasa ke Istana, itu baru bermasalah," tutur Pitra.

Pitra menegaskan bahwa barang bukti yang digunakan pihak kepolisian terhadap Eggi tidak kuat, lantaran banyak video yang tidak utuh.

"Video ini terpotong-potong, itu keterangan klien kami, kita harus lihat video ini secara utuh," ucap Pitra.

Masih menurut Pitra, dalam video tersebut kliennya menyebutkan harus menjaga persatuan Indonesia dan tetap harus menghormati aturan yang ada. 

Selanjutnya, dia menambahkan, terdapat kurang lebih 25 isi gugatan yang dilaporkan pada pra peradilan, di mana pihak dilaporkan secara berurutan mulai dari Kapolri hingga Presiden.

"Nanti poinnya saya sampaikan waktu sidang, biar tidak bocor ke mana-mana," kata Pitra.