Ekonomi Diguncang COVID-19, Jokowi: Peserta Pra Kerja Dapat Rp1 Juta

Jokowi mengatakan, program kartu pra kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun terkait program ini.

"Sehingga setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan," kata dia.

Jokowi juga menaikkan dana di kartu sembako murah sebesar Rp50 ribu. Dari sebelumnya Rp150 ribu per kepala keluarga (KK) menjadi Rp200 ribu per KK.

"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama enam bulan ke depan akan ditambah Rp50 ribu menjadi yang diterima Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat. Dana yang dianggarkan sebesar Rp4,5 triliun," kata presiden.

Jokowi mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas, untuk dialokasikan dalam penanganan COVID-19. Saat ini, percepatan penanganan fokus virus corona menjadi fokus utama yang harus segera ditindaklanjuti.

"Kepada para gubernur, saya perintahkan kepada menteri, gubernur, wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas, karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," kata dia.

"Lalu refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi," lanjut Jokowi.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang meminta kementerian atau lembaga (K/L) agar mengutamakan alokasi anggaran yang ada, untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol penanganan.

Pemerintah Indonesia pada 11 Maret 2020 telah menyebut langkah refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19.

Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) diimbau segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan. 

Inpres ini juga mengatur agar kementerian atau lembaga mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19, dengan memperluas dan mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Tidak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah agar bisa bersinergi dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Sejak masuknya wabah virus corona ke Indonesia, kebutuhan pokok meningkat dengan harga melambung.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM, agar kita usahakan daya beli tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," tutur Jokowi.

"Oleh sebab itu kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten atau kota agar diarahkan program-program yang bisa diarahkan ke program padat karya tunai, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, harus diperbanyak, tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk cegah penyebaran COVID-19," Jokowi menambahkan.