Eks Jubir SBY: Pemecatan Jokowi dari PDIP Karma Politik

20 Des 2024, 13:23 WIB

Santi Dewi

Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Intinya sih...

Dino Patti Djalal menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik karena konspirasi upaya pengambil alihan Partai Demokrat yang didukung Istana.
PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Nasution. Namun, Dino menduga peluang Jokowi diterima di Partai Demokrat sangat kecil.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Eks Juru Bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, menilai pemecatan yang dilakukan PDI Perjuangan (PDIP) adalah karma politik bagi Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, dulu pernah ada konspirasi secara tidak sah yang didukung oleh pihak Istana untuk mengambil alih Partai Demokrat.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma sudah terjadi dalam bentuk lain," ujar Dino lewat akun platform X yang dikutip pada Jumat (20/12/2024).

IDN Times telah meminta izin kepada Dino untuk mengutip cuitan tersebut. Upaya pengambil alihan yang dimaksud oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu yakni terjadi ketika tiba-tiba mantan Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko tiba-tiba ikut hadir di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Medan pada 2021 lalu. Padahal, Moeldoko tak pernah menjadi kader di partai berlambang bintang mercy tersebut.

Perjuangan Demokrat mencapai titik final ketika Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh pihak Moeldoko melawan Menkum HAM. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2022 lalu.

1. Jokowi kecil kemungkinan bakal diterima di Partai Demokrat

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal ketika berada di kantor IDN Media. (IDN Times/Fauzan)

PDIP tidak hanya melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Partai berlambang banteng hitam tersebut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Muhammad Bobby Nasution.

Bobby sudah tercatat bergabung ke Partai Gerindra sebelum ikut pilkada. Namun, belum diketahui partai mana yang akan dipilih Jokowi dan Gibran untuk jadi tempat berkarier selanjutnya.

Namun, Dino menduga peluang Jokowi untuk diterima bergabung ke Partai Demokrat sangat kecil. Sebab, mayoritas kader Demokrat masih trauma terhadap upaya perebutan partai yang terjadi pada 2021 lalu.

Dino mengatakan, dirinya juga memang bukan kader Partai Demokrat. Namun, dahulu ia ikut dalam konvensi capres ala Partai Demokrat.

"Analisis saya sebagai political scientist, kans Jokowi diterima Partai Demokrat hanya 0,01 persen. Mengapa? Satu, trauma dan upaya Istana yang dengan kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat pada 2021 masih membekas dalam," kata Dino melalui akun X-nya.

2. Jokowi dikhawatirkan juga khianati partai baru tempatnya bernaung

Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Dino mengatakan, Jokowi dikeluarkan oleh PDIP karena dianggap sudah berkhianat dan tega menyakiti partai yang selama ini telah membesarkannya dari posisi Wali Kota Solo hingga menjadi presiden dua periode.

"Bila hal itu bisa terjadi di dalam PDIP, apalagi terhadap parpol lain," kata Dino.

Alasan ketiga, kecilnya peluang Jokowi diterima di Partai Demokrat yaitu meski berasal dari satu koalisi, tetapi etos politik SBY sangat berbeda dari Jokowi.

3. Jokowi dipecat oleh PDIP karena ikut cawe-cawe putusan MK

Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP memecat Jokowi lantaran mantan Wali Kota Solo itu dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.

"Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai merupakan larangan bagi setiap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai," demikian bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait.

Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi santer diisukan bakal dijadikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun, belakangan posisi itu diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.