Eks Kepala Eijkman: Biaya Pemindahan Alat ke Cibinong Butuh Rp7 Miliar

19 Jan 2022, 14:14 WIB

Kepala Lembaga Molekuler Eijkman periode 2014 - 2021, Amin Soebandrio ketika berkunjung ke kantor IDN (IDN Times/Panji Galih Aksoro)

Jakarta, IDN Times - Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman periode 2014-2021, Amin Soebandrio, mengisahkan dampak dari peleburan institusi yang didirikan sejak 1888 itu ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di antaranya yakni memindahkan peralatan ke Gedung Genomik yang berlokasi di Cibinong, Bogor dengan membutuhkan biaya lebih dari Rp7 miliar.

Biaya Rp7 miliar itu, kata Amin, untuk memindahkan satu peralatan saja. "Itu (peralatan) whole genome sequencing (WGS) yang tercanggih di Indonesia. Namanya Nouvasec dan hanya ada satu-satunya di Indonesia dan ada di Eijkman," ungkap Amin kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa 18 Januari 2022.

"Harga peralatan itu saja sekitar Rp35 miliar. Pihak vendor hanya mau menjual peralatan itu kepada Eijkman karena mereka ingin memastikan alat itu terpakai dan dipelihara dengan baik," katanya lagi.

Amin menambahkan, biaya pemindahan Nouvasec yang berkisar Rp7 miliar diperoleh setelah Eijkman berkonsultasi dengan pihak vendor. Biayanya tergolong mahal, lantaran menyangkut teknisi yang akan memasang dan memindahkan peralatan WGS tersebut.

Ia mengatakan, proses pemindahan peralatan di Eijkman Salemba sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak 2021. Peralatan tersebut dipindah lantaran Eijkman yang akan menjadi bagian dari BRIN bakal berkantor di sana. Sementara, aset-aset berupa gedung yang berada di area Salemba bakal dikelola oleh RSCM.

Amin menjelaskan, konsep bekerja open system yang bakal diterapkan saat pindah ke BRIN tak bisa efektif. Sebab, bagi peneliti tak semua peralatan bisa dipakai secara bergantian. Ada ruangan-ruangan dan peralatan yang aksesnya harus diberikan secara terbatas.

"Pemindahan laboratorium itu bukan hal yang sederhana juga. Hal tersebut juga costly. Kami juga harus memastikan bahwa alat, sampel, dan spesimen yang dipindahkan harus dalam keadaan aman," tutur dia lagi.

Di sisi lain, Amin secara blak-blakan mengatakan ada kerugian yang dirasakan oleh Eijkman ketika dibubarkan dan dilebur ke dalam BRIN. Salah satunya, pengembangan Vaksin Merah Putih yang diteliti oleh Eijkman jadi molor. Bila jadwal semula vaksin produksi dalam negeri itu bisa diluncurkan pada 2022, kini mundur ke 2023.

Malah, kata Amin, ia mendengar ada rencana pemerintah untuk membangun pabrik vaksin COVID-19 milik asing. Pabrik vaksin mana yang dimaksud Amin?

1. Menko Luhut gandeng China untuk produksi vaksin COVID-19 dengan teknologi mRNA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (pojok kiri) ketika tengah berkunjung ke PT Etana Biotechnologies di Pulo Gadung, Jakarta Timur (Dokumentasi Kemenko Marves)

Amin tidak menyebut pabrik vaksin asing mana yang segera berproduksi di Indonesia. Namun, salah satu yang disorot adalah vaksin COVID-19 produksi PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Perusahaan farmasi itu bakal menggandeng perusahaan lain asal China, Walvax Biotechnology, untuk terlibat dalam riset, pengembangan, produksi, distribusi vaksin, monoclonal antibodi, dan produk darah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, kerja sama tersebut merupakan suatu terobosan. Sebab, vaksin COVID-19 yang diproduksi menggunakan teknologi mRNA, teknologi serupa di dalam vaksin COVID-19 buatan Pfizer. Luhut mengaku sudah berkunjung ke pabrik PT Etana Biotechnologies yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 7 September 2021 lalu.

"Kemarin, saya mengunjungi satu calon pabrik vaksin yang sekarang berdiri di Pulo Gadung. Teknologi yang digunakan adalah mRNA seperti yang dibikin Pfizer. Sekarang, kita 'curi' teknologi itu dan bekerja sama dengan pihak lain," ungkap Luhut seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Ia mengatakan, PT Etana sudah siap untuk memproduksi vaksin COVID-19. Bahkan Luhut mengklaim, kesiapan PT Etana itu sudah mendapat acungan jempol dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito. Di dalam kunjungan ke pabrik PT Etana, Luhut turut didampingi Penny dan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono.

Pria yang juga menjabat sebagai Komandan PPKM wilayah Jawa dan Bali itu menyebut, PT Etana rencananya akan memproduksi vaksin pada Juni hingga Juli 2022. Total produksi vaksinnya mencapai 70 juta.

Ketika itu, Luhut menepis, dengan memberikan dukungan bagi PT Etana dalam memproduksi vaksin COVID-19, pemerintah tak lagi fokus ke Vaksin Merah Putih. Pemerintah, kata Luhut, tetap mendukung pengembangan Vaksin Merah Putih. Tetapi, menurutnya lompatan besar berupa peralihan teknologi tetap dibutuhkan agar Indonesia bisa maju.

"Siapa saja kawan kita yang mau transfer teknologi ya kita ambil, supaya kita bisa leapfrog. Sementara, sambil kita 'curi' teknologinya, kita pelajari teknologi itu dan lakukan loncatan," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) itu.

Sementara, menurut Amin, dengan kehadiran banyak vaksin COVID-19 membuat persaingan di pasar semakin kompetitif.

2. Anggaran dan peralatan pengembangan Vaksin Merah Putih minim

ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain vaksin produksi PT Etana, pemerintah juga membuat vaksin sendiri yang diberi nama Vaksin BUMN. Dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN, vaksin COVID-19 itu akan diproduksi bersama oleh PT Biofarma dan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat.

Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir mengatakan, vaksin COVID-19 BUMN adalah vaksin yang menggunakan adjuvant alum+CpG sebagai vaksin primer. Vaksin itu tengah melalui serangkaian uji pra-klinik imunogenisitas pada hewan uji rodent dan Non Human Primate (Macaca), toksisitas dan uji tantang pada Macaca. Sama seperti Vaksin Etana, Vaksin BUMN diharapkan bisa memperoleh izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada Juli 2022.

Di sisi lain, Amin merasakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan Vaksin Merah Putih tidak lagi sebesar ketika awal pandemik pada 2020. Amin mengatakan, dana untuk mengembangkan Vaksin Merah Putih tak sampai Rp1 triliun.

Di sisi lain, di saat Eijkman akan melebur ke dalam BRIN, mereka kesulitan untuk melakukan penelitian lantaran penggunaan peralatannya dilakukan secara bergantian. Alat yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan Vaksin Merah Putih itu adalah bioreactor. Alat tersebut berfungsi untuk memperbanyak vaksin.

"Alat itu juga ada di Bio Farma, tetapi kami pun menggunakannya juga harus bergiliran. Bioreactor yang sama digunakan untuk penelitian yang lain, harus berbagi dengan UNPAD dan instansi lain. Bio Farma pun juga harus melayani lembaga lain," ungkap Amin seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi VII DPR.

Maka, praktis dalam satu tahun, Eijkman hanya bisa menggunakan alat tersebut sebanyak empat kali. Ia menambahkan, sejak awal Januari 2021 Eijkman sudah melakukan pengajuan penggunaan peralatan kepada Kemenristek/BRIN. Namun, realisasinya tidak bisa berlangsung cepat, lantaran semua lembaga penelitian sudah mulai dalam proses peleburan ke BRIN.

"Kemenristek menyatakan pengajuan peralatan itu sudah disetujui dan diproses. Tapi, ya begitu statusnya diproses terus sampai akhir tahun 2021," kata Amin.

Sementara, di akhir 2021, Amin sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala LBM Eijkman. Ia dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lantaran bertugas menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

3. Komisi VII usul bentuk pansus untuk selidiki lambatnya pengembangan Vaksin Merah Putih

Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto (Tangkapan layar YouTube Komisi VII DPR)

Mendengar respons Amin itu, Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto, mengusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki di balik lambatnya pengembangan Vaksin Merah Putih. Sebab, Komisi VII DPR menilai, pemerintah tidak benar-benar berniat untuk mengembangkan vaksin tersebut.

Pembentukan pansus itu akan dibahas dalam rapat lintas komisi yang digelar dalam waktu dekat. "Apakah kita sepakat (membentuk pansus)?" tanya Sugeng.

"Setuju, ketua!" jawab anggota Komisi VII DPR lainnya.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius untuk menuntaskan pengembangan Vaksin Merah Putih. Padahal, di ruang rapat yang sama, pada 2020 lalu pemerintah berjanji bahwa Vaksin Merah Putih akan rampung pada 2021.

"Bayangkan, sesuatu yang dikomitmenkan di ruangan ini juga, tahun 2020, itu ternyata direalisasikan sebagaimana mestinya. Bayangkan, kita sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada eksekutif dengan menggelontorkan anggaran sekian ratus triliun untuk penanganan COVID-19, tapi malah dimentahkan. Sehingga, muncul ide lain," tutur dia lagi.

Ia pun kini meyakini ada mafia vaksin, sehingga proses pengembangan Vaksin Merah Putih terhambat.