Eks Penyidik Soroti 10 Capim KPK, Presiden Dinilai Bertanggung Jawab

02 Okt 2024, 11:02 WIB

Aryodamar

Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Mantan Penyidik KPK, Praswad Nugraha, menyoroti 10 calon Pimpinan KPK pilihan pansel yang dianggap tanggung jawab presiden.
DPR harus menunjukkan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi dengan memilih lima calon pimpinan KPK tanpa proses transaksional.
Permasalahan loyalitas ganda dan intervensi penanganan kasus hukum dari instansi asalnya menjadi perhatian utama dalam pemilihan Capim dan Dewan Pengawas KPK.

Jakarta, IDN Times - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, menyoroti 10 calon Pimpinan KPK pilihan panitia seleksi (Pansel). Menurutnya, ada tanggung jawab presiden di balik terpilihnya nama-nama tersebut.

"Perlu diluruskan, 10 nama yang diusulkan adalah pilihan presiden karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 9 UU KPK, pengusul adalah KPK. Jangan sampai pengumuman pansel ke publik menjadi distorsi sehingga seakan Presiden tidak bertanggung jawab atas pilihan ini," ujar Praswad, Rabu (2/10/2024).

"Terlebih, dari 10 nama tersebut, masih ditemui pihak-pihak yang mempunyai problem etik yang belum tuntas dan bahkan terbukti gagal membawa KPK pada kinerja yang baik," lanjutnya.

1. DPR harus tunjukkan komitmen pemberantasan korupsi

Ilustrasi Gedung DPR Senayan. (IDN Times/Kevin Handoko)

Setelah 10 nama dipilih, DPR nantinya akan memilih lima calon pimpinan KPK. Praswad berharap tak ada proses transaksasional yang terjadi.

"Jangan sampai pilihan jatuh pada Pimpinan bermasalah sehingga menjadi sandera politik ketika menjabat. DPR harus menunjukan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya akan menjadi slogan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah yang lebih baik," ujarnya.

2. Loyalitas ganda jadi sorotan

Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha (IDN Times/Aryodamar)

Salah satu permasalahan yang terjadi di KPK periode 2019-2024 adalah loyalitas ganda. Dia berharap adanya pencegahan terjadinya masalah itu kembali.

"Double loyalty akan menjadi persoalan, membuat mudahnya intervensi penanganan ketika berhubungan dengan kasus hukum dari instansi asalnya serta yang dititipkan melalui institusi asalnya. Monoloyalitas adalah harga mati untuk menjaga indepedensi KPK," ujarnya.