Eks Pimpinan Minta Jokowi Bantu Cari Solusi Bagi 75 Pegawai KPK

Menurut Syarif, sejak awal penyelenggaraan tes peralihan menjadi ASN, prosesnya sudah tidak transparan. Salah satu pegawai komisi antirasuah yang juga dinyatakan tidak lulus TWK, Tata Khoiriyah, sempat mengatakan pimpinan komisi antirasuah memberikan jaminan tidak akan ada yang tak lolos dari TWK. Meski kenyaaannya kini berbeda. 

Syarif menilai, tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap dilakukan karena ada kepentingan untuk menargetkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas. "Tes itu dimanfaatkan untuk menggagalkan para penyelidik dan penyidik senior independen KPK yang telah teruji independensi dan reputasinya," ungkap dia. 

"Bahkan, pejabat struktural dan pegawai baru yang memiliki kemampuan bagus juga ikut disasar melalui TWK," tuturnya lagi. 

Meski nama tesnya adalah wawasan kebangsaan tetapi dari pertanyaan yang diajukan dan metode pengujiannya, kata Syarif, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. "Karena mereka sampai ikut mencampuri urusan privasi pegawai seperti menanyakan masalah nikah dan hasrat seksual pegawai yang belum menikah," katanya. 

Ada pula pertanyaan tentang apakah salatnya menggunakan doa qunut. 

Menurut Syarif, hingga permasalahan 75 pegawai komisi antirasuah rampung, maka sebaiknya pelantikan 1.276 pegawai yang dinyatakan lolos menjadi ASN ditunda. Semula, Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri sudah menetapkan semua pegawai KPK yang lolos menjadi ASN akan dilantik pada Juni 2021.

Padahal, sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2021, status pegawai KPK harus sudah beralih menjadi ASN paling lambat dua tahun setelah UU komisi antirasuah versi revisi. Artinya, pimpinan memiliki waktu paling lambat melantik pegawai KPK jadi ASN hingga Oktober 2021. 

"Ketua KPK, Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan MenPAN-RB harus menunda pelantikan alih tugas pegawai-pegawai KPK ke ASN, sampai nasib yang 75 orang itu jelas masa depannya," kata Syarif. 

Bahkan, melalui keterangan tertulis, Syarif mengatakan ada dua komisioner yang tak setuju digelar TWK untuk bisa mengalihkan status pegawai KPK. Namun, Syarif tidak bersedia membeberkan dua nama komisioner itu. 

Sementara, 75 pegawai yang dinyatakan sudah nonaktif sejak 7 Mei 2021 lalu mulai melakukan perlawan. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko, mengatakan ia mewakili rekan-rekannya membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Dewas, Indriyanto Seno Adji. Pria yang juga sempat jadi pimpinan komisi antirasuah itu dilaporkan dengan dugaan telah melanggar kode etik karena ikut menggelar jumpa pers bersama Firli Bahuri.

"Kira-kira jam 11.00, saya menyampaikan laporan itu ke dewas," kata Sujanarko melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Minggu malam, 16 Mei 2021 lalu. 

Sebelumnya, mereka juga sudah melaporkan mengenai penyelenggaraan TWK kepada Ombdusman. Mereka menduga ada mal praktik dari tindakan menyelenggarakan TWK. 

Sementara, Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, hingga kini belum ada keputusan dari pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 pegawai yang tak lolos menjadi ASN. Ia menggarisbawahi makna nonaktif dan memberhentikan adalah dua hal yang berbeda. 

"Dalam regulasi itu tidak mungkin bisa diberhentikan tanpa melakukan koordinasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Sekarang, keputusannya dikembalikan lagi ke pimpinan," ungkap Ali ketika berbicara di stasiun tvOne pada 11 Mei 2021 lalu. 

Ia pun juga ragu ada pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang ditanyakan ke pegawai komisi antirasuah seperti yang ramai ditulis di media sosial. Sebab, hingga saat ini tidak pernah ada keterangan resmi dari pihak komisi antirasuah yang menyatakan demikian. 

"Kalau memang ada pegawai KPK yang ditanya-tanya dengan pertanyaan yang bias, bawa dia kemari deh. Bawa juga surat keputusan (yang disebut penonaktifan)," kata dia.