Emil Salim: Kita Butuh Investasi Tapi Jangan Hancurkan Masyarakat Adat

Sementara, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho mengaku heran mengapa Greenpeace International baru merilis video dan hasil investigasi mengenai pembakaran hutan di Papua pada 2020. Padahal, investigasi yang dilakukan Greenpeace International didasari pada video yang direkam pada 2013 lalu. 

"Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu," ungkap Rasio seperti dikutip dari situs resmi KLHK pada hari ini. 

Ia juga menyebut seharusnya Greenpeace bersikap jujur ke publik bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi perkebunan sawit diberikan pada periode 2009 hingga 2014. Hal tersebut bukan diberikan oleh pemerintahan di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa itu adalah SK tahun 2009," kata dia lagi. 

Sedangkan, dari sudut pandang Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik, seharusnya Dirjen Gakkum KLHK sudah berinisiatif menggandeng Polri untuk menindak lanjuti mengenai kebakaran hutan di Papua.

"Apalagi di dalam UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, kan dilarang pembersihan lahan dengan menggunakan api. Ini (sudah ada) bukti yang kuat. Artinya, KLHK bisa bekerja sama dengan Polri untuk menindak lanjuti (investigasi itu)," tutur Kiki ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Minggu kemarin. 

Investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace International dengan Forensic Architecture meski sudah dilakukan tujuh tahun lalu, namun tetap membuat publik geram ketika membaca laporannya tahun ini. Betapa tidak, sebab, biaya ganti rugi yang diberikan oleh anak usaha PT Korindo Group yakni, PT Tunas Sawa Erma POP-E hanya Rp100 ribu per hektarenya.

Pada 2015 lalu, pemilik ulayat bersedia melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi yang terlalu rendah itu. Alhasil, kini lebih dari 19 ribu hektare hutan di Papua dikuasai oleh PT Tunas Sawa Erma POP-E. 

Cerita itu disampaikan oleh ketua marga dari Suku Mandobo, Petrus Kinggo. Ia mengaku menyesal karena pada 2014 telah melakukan hal yang mengubah nasib marganya selamanya. 

Ia mengaku turut memuluskan langkah Korindo melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel. Petrus menjadi 'koordinator bagi 10 marga yang hutan adatnya menjadi area konsesi anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma (TSE). Ia mengaku turut mempengaruhi marga-marga lain agar mau melepas hutan adat mereka. 

Ia bersedia melakukan hal itu karena diiming-imingi honor dari PT TSE. "Bapak, nanti akan kami kasih honor, upah. Bapak sebagai koordinator, nanti biaya pendidikan (anak) ditanggung perusahaan. Nanti, ada rumah-rumah bantuan, sumur air bersih dan (nanti) ada genset," ungkap Petrus menirukan janji manis PT TSE ketika itu. 

Namun, janji itu hanya diucapkan secara verbal dan tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Tetapi, ia tetap memperoleh uang senilai Rp488,5 juta karena dapat melepas hak atas tanah hutan adat milik marga Kinggo seluas 4.885 hektare. 

Ia juga mengatakan PT Korindo turut menggelontorkan uang senilai Rp1 miliar yang dianggap sebagai "uang permisi." Duit itu akhirnya dibagi kepada 9 marga. Satu marga lainnya menolak menerima. 

Petrus sendiri mengaku hanya mengantongi Rp10 juta yang ia gunakan untuk membiayai pendidikan 8 anaknya. 

"Uangnya su tidak ada. Kosong," kata dia lagi. 

Sementara, melalui keterangan tertulis, PT Korindo Group membantah telah melakukan pembakaran lahan di hutan Papua dengan sengaja. Hal itu diperkuat, kata mereka, dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh FSC pada periode 2011-2016. 

"Perlu kami jelaskan kembali pernyataan The Forest Stewardship Council (FSC) pada Agustus 2019 lalu yang menyatakan pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi tersebut menyatakan bahwa tuduhan Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar," demikian pernyataan tertulis dari manajemen PT Korindo Group. 

Mereka mengatakan hasil investigasi FSC semakin memperkuat penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 pada 24 Agustus 2016. Otoritas setempat menyatakan pembukaan lahan dilakukan dengan cara mekanis dan tidak membakar lahan.

PT Korindo juga menyebut adanya surat dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 pada 17 Februari 2017. Di surat itu, KLHK mengatakan anak usaha Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation alias penebangan hutan secara ilegal.

"Kami juga sudah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri KLHK," kata mereka lagi.