Jakarta, IDN Times - Nama Emir Moeis belakangan ramai dibicarakan usai diketahui menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Kritik pun bermunculan, sebab Emir merupakan mantan narapidana koruptor.
Bagaimana bisa diketahui mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis, menjabat sebagai salah satu komisaris BUMN?
Pantauan IDN Times, Jumat (6/8/2021) pukul 13.38 WIB di laman pin.co.id, Emir Moeis menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021. Pada laman ini juga, ada foto Emir Moeis.
"Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1950. Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung tahun 1975. Pada 1984 menuntaskan studi pasca sarjana MIPA Universitas Indonesia. Memulai karier pada tahun 1975 sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Manager Bisnis di PT Tirta Menggala. Menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan swasta pada tahun 1980 – 2000," demikian tertulis profil Emir Moeis, dikutip dari laman pin.co.id.
"Selanjutnya pada tahun 2000-2013 menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI. Sejak tanggal 18 Februari 2021 ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda," demikian keterangan di web tersebut.
Ramainya pengangkatan Emir Moeis membuat DPR angkat bicara. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjelaskan aspek kepantasan yang dinilai dari kasus ini.
"Secara aturan tidak ada yang dilanggar sepanjang haknya untuk menduduki jabatan tidak dicabut oleh pengadilan. Ataupun tidak melanggar UU maupun peraturan menteri. Yang jadi persoalan adalah aspek kepantasan dan etis," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Agar polemik ini cepat berakhir, Baidowi ingin Kementerian BUMN memberikan penjelasan. "Namun, aspek kualifikasi, kemampuan itu mutlak dari kewenangan pemegang saham. Tinggal bagaimana pihak Kementerian BUMN menjelaskan kepada publik bahwa Emir Moeis memenuhi syarat-syarat dan memenuhi kualifikasi," tambahnya.
PKS juga angkat suara mengenai polemik ini. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pengangkatan Emir Moeis menunjukkan keberpihakan dalam pemberantasan korupsi.
"Pertama tidak menunjukkan pemihakan pada aksi pemberantasan korupsi. Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia," kata Mardani.
Politisi PKS ini ingin agar dilakukan penelusuran terkait pengangkatan Emir. Mardani mengatakan, BUMN Indonesia tidak akan maju bila diisi orang-orang yang pernah terjerat korupsi.
Dia pun ingin agar penunjukan seseorang untuk mengisi posisi di BUMN benar-benar diawasi. Selain itu, Mardani ingin orang-orang yang mengisi jabatan di BUMN adalah orang yang profesional dan berintegritas.
"Perlu diselidiki dasar penunjukan (Emir Moeis). Bisa jadi, klientelisme karena bagian dari kelompok. Ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pola penunjukkan komisaris-komisaris BUMN, khususnya. Bisa jadi ini bagian dari beban yang membuat BUMN tidak bisa bergerak maju," tutupnya.